Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (12/7/2025),
DENPASAR – Upaya serius Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan mendapat dorongan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, salah satunya melalui penerapan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menindaklanjuti hal ini, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (12/7/2025), untuk bertemu langsung dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.
Kunjungan ini dimaksudkan sebagai studi pembelajaran atas capaian Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai sukses oleh KPK dalam menerapkan MCP dan SPBE secara konsisten dan efektif. Provinsi Bali sendiri diketahui menjadi yang terbaik nasional dalam penerapan MCP selama lima tahun terakhir.
“Ini atas saran langsung dari KPK RI. Mereka menyampaikan bahwa Provinsi Bali adalah contoh terbaik untuk kami pelajari, terutama dalam hal penerapan MCP dan SPBE. Skor MCP Maluku Utara meningkat cukup signifikan dari 39,95 persen (2023) menjadi 73,59 persen (2024), namun masih perlu banyak perbaikan,” ungkap Gubernur Sherly Tjoanda dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya fokus pada MCP dan SPBE, Gubernur Sherly juga mengaku ingin menimba pengalaman dari Bali terkait keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK, pembangunan Mal Pelayanan Publik di seluruh kabupaten/kota, serta strategi pengelolaan sektor pendidikan dan promosi pariwisata.
Menanggapi hal ini, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya integritas dan kepemimpinan tegas dalam memperkuat birokrasi yang bersih dan profesional. Ia menuturkan bahwa keberhasilan Bali tak lepas dari penegakan sistem merit dan komitmen terhadap aturan yang berlaku.
“Di Bali, tidak ada ruang untuk kompromi terhadap integritas. Jika ada Kepala OPD yang tidak disiplin, bermain proyek, atau terlibat skandal, maka langsung dimutasi. Kita menjaga birokrasi tetap bersih dan berfungsi,” ujar Gubernur Koster.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menyarankan agar Maluku Utara segera merekrut tenaga profesional dalam pengelolaan SPBE dan menyiapkan sistem berbasis teknologi untuk mempercepat reformasi birokrasi. Ia juga membuka peluang kerja sama resmi antara kedua provinsi terkait pengembangan SPBE ke depan.
“Kami siap berbagi pengalaman, baik tentang SPBE, MCP, hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Kalau perlu kita tindak lanjuti dalam bentuk kerja sama konkret,” kata Koster yang saat itu didampingi sejumlah Kepala OPD Bali.
Menutup kunjungan, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan kekagumannya atas pencapaian Bali, termasuk dalam upaya pelestarian budaya lokal yang berhasil dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi, seperti keberhasilan Gubernur Koster dalam mengangkat pamor Arak Bali sebagai produk unggulan masyarakat adat.
“Pengemasan dan branding Arak Bali sangat inspiratif. Ini bukti bahwa kearifan lokal bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah,” tutup Sherly.
Pertemuan ini direncanakan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antar kedua provinsi, khususnya di bidang pengembangan sistem digital pemerintahan dan penguatan integritas birokrasi. @k
