Denpasar Persindonesia.com– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali menjadi momentum refleksi bagi insan media di seluruh Indonesia. Spanduk ucapan selamat, seminar jurnalistik, hingga diskusi kebebasan pers digelar di berbagai daerah. Namun di balik seremoni itu, terselip ironi yang tak banyak disuarakan kehidupan sebagian pekerja pers masih jauh dari kata sejahtera, seolah berjuang tanpa amunisi.
Pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Tugasnya menjaga transparansi, mengawasi kekuasaan, serta menyuarakan kepentingan publik. Namun mereka yang menjalankan fungsi vital tersebut justru kerap berhadapan dengan upah minim, status kerja tidak jelas, hingga tekanan di lapangan yang kian kompleks.
Di Bali misalnya, sejumlah wartawan mengaku masih bekerja dengan sistem honor per berita atau tanpa kontrak tetap. Pendapatan yang diterima terkadang tak sebanding dengan risiko tugas, mulai dari meliput konflik sosial, bencana alam, hingga menghadapi intimidasi narasumber.
“Banyak yang melihat wartawan selalu dekat dengan pejabat, padahal realitasnya kami sering harus memutar otak untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar salah satu jurnalis media online di Denpasar yang enggan disebutkan namanya.
Semangat idealisme jurnalistik kerap berbenturan dengan tuntutan ekonomi. Tidak sedikit jurnalis yang harus merangkap pekerjaan lain demi bertahan hidup. Kondisi ini berpotensi menggerus profesionalitas, karena fokus kerja terpecah.
Ketua komunitas jurnalis lokal menilai, kesejahteraan wartawan seharusnya menjadi perhatian serius perusahaan media dan pemangku kebijakan. Menurutnya, pers yang kuat lahir dari jurnalis yang terlindungi secara finansial dan hukum.
“Bagaimana mungkin kita bicara independensi kalau wartawannya masih pusing bayar kontrakan? Kesejahteraan itu fondasi integritas,” tegasnya.
Masuknya era digital juga membawa tantangan baru. Banyak media konvensional tergerus pendapatan iklan, sehingga berdampak pada efisiensi tenaga kerja. PHK, pemotongan gaji, hingga sistem kontributor tanpa jaminan sosial menjadi fenomena yang jamak.
Di sisi lain, tuntutan produksi berita semakin cepat. Wartawan dituntut menulis, memotret, merekam video, hingga mengelola media sosial dalam satu waktu. Beban kerja meningkat, tetapi kompensasi tak selalu mengikuti.
Hari Pers Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan pidato. Momentum ini mestinya menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap nasib pekerja pers, terutama di daerah.
Pengamat komunikasi dari salah satu kampus di Bali menyatakan, pemerintah daerah dan organisasi pers perlu duduk bersama merumuskan standar minimum kesejahteraan jurnalis, termasuk perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, serta kepastian upah.
“Pers sehat lahir dari ekosistem yang sehat. Kalau wartawan masih rentan secara ekonomi, demokrasi pun ikut rapuh,” katanya.
HPN 2026 diharapkan menjadi titik balik. Bukan hanya merayakan kebebasan pers, tetapi juga memperjuangkan martabat pekerja pers. Karena di balik setiap berita yang dibaca masyarakat, ada keringat, waktu, dan risiko yang dipikul para jurnalis.
Pers mungkin kuat dalam tulisan, namun para penulisnya tetap manusia yang membutuhkan kehidupan layak.
Hari Pers Nasional tahun ini pun menjadi pengingat, memperjuangkan kebenaran di ruang publik harus sejalan dengan memperjuangkan kesejahteraan di ruang redaksi.
IB.Karang(Redaksi Persindonesia.com).
