Rapat Paripurna Istimewa Kesatu Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026)
Pangkalpinang, persindonesia.com – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan pembangunan daerah harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Setiap kebijakan dan anggaran, kata dia, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Saparudin saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Kesatu Masa Persidangan I Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-269 Kota Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, mantan kepala daerah, jajaran pemerintah daerah serta tokoh masyarakat.
Dalam pidatonya, Saparudin mengatakan dirinya bersama Dessy Ayutrisna menerima amanah memimpin Pangkalpinang pada 15 Oktober 2025.
“Amanah tersebut kami terima bukan sebagai sebuah kebanggaan pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab besar kepada masyarakat. Sejak hari pertama, kami menyadari bahwa masyarakat tidak menunggu janji. Masyarakat menunggu kerja nyata,” kata Saparudin.
Menurutnya, pembangunan kota bukan pekerjaan satu orang maupun satu periode pemerintahan.
“Pembangunan adalah estafet dan keberlanjutan. Apa yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, kita lanjutkan. Yang masih kurang, kita perbaiki. Yang sudah baik, kita pertahankan. Dan apa yang menjadi tantangan baru, kita jawab dengan cara-cara yang baru,” ujarnya.
Saparudin juga menyampaikan penghargaan kepada para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, atas kontribusi mereka dalam pembangunan kota.
Ia menyebut Pangkalpinang memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa dan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang pada 2025 mencapai 4,54 persen, sedangkan IPM 2025 mencapai 81,64 atau kategori sangat tinggi. Namun, inflasi year on year meningkat dari 2,67 persen pada Juli menjadi 4,11 persen pada Agustus 2026. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 0,10 persen secara tahunan.
“Pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata tentang angka. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu mampu menyerap investasi, menggerakkan dunia usaha, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menguatkan UMKM, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pangkalpinang,” katanya.
Paparkan Sejumlah Capaian
Dalam 11 bulan kepemimpinannya, Saparudin memaparkan sejumlah capaian pemerintah daerah. Di bidang kesehatan, Pangkalpinang meraih UHC Award 2026 dengan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99,86 persen. Pemkot juga meraih Terbaik III kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sumatera.
Di bidang pelayanan publik, Pemkot memperoleh predikat kualitas baik dari Ombudsman RI dengan nilai 85,02. Sementara di bidang reformasi hukum, Pangkalpinang mendapatkan predikat AA, tertinggi dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum 2025.
Di bidang pendidikan, hasil Tes Kemampuan Akademik 2026 menempatkan jenjang SD Pangkalpinang pada peringkat keenam tertinggi secara nasional dan SMP pada peringkat kesembilan. Pemkot juga membangun SMP Negeri 11 dan merencanakan pembangunan SMP Negeri 12, serta memberikan beasiswa, seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Saparudin turut memaparkan peluncuran PKP SMART untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik dan optimalisasi PAD melalui pembayaran pajak serta retribusi secara digital.
Sementara di bidang lingkungan, Pemkot meresmikan TPS3R Kawa Begawe di Selindung dan mengusulkan pembangunan lima TPS3R kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
“Dengan adanya TPS3R dan TPST, ke depan sampah di Kota Pangkalpinang tidak lagi langsung dibawa ke TPA, tetapi diolah terlebih dahulu dan residu baru masuk ke TPST,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Saparudin mengajak DPRD dan seluruh pihak memastikan APBD menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Setiap rupiah harus memberikan dampak dan manfaat. Dan setiap kebijakan harus kembali kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya. (B2N)
