Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, beserta OPD terkait mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daera, Senin (7/9/2026)
Pangkalpinang, persindonesia.com —
Pemerintah Kota Pangkalpinang menyoroti angka inflasi daerah yang mencapai 4,1 persen secara year on year (yoy). Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut diikuti Pemkot Pangkalpinang di Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Hadir dalam kegiatan itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini.
Juhaini mengatakan, inflasi Pangkalpinang terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil cukup besar terhadap kenaikan harga.
“Inflasi kita berada di angka 4,1 persen. Angka ini cukup tinggi karena berada di atas target nasional 2,5 persen plus 1,” ujar Juhaini dalam pemaparan hasil rakor.
Menurutnya, sejumlah komoditas yang turut mendorong inflasi antara lain daging ayam ras, angkutan udara dan BBM. Daging ayam ras memberikan andil sekitar 0,84 persen, angkutan udara 0,31 persen, sedangkan BBM sebesar 0,23 persen.
Juhaini menjelaskan, kenaikan harga pangan tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat, pada sejumlah momentum sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
“Pada Juli, anak-anak mulai masuk sekolah dan aktivitas SPPG juga mulai beroperasi. Komoditas kebutuhan pokok praktis mengalami peningkatan karena permintaan meningkat,” jelasnya.
Selain itu, perayaan sejumlah kegiatan keagamaan dan tradisi masyarakat pada Agustus, turut meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan pangan.
Menurut Juhaini, Pangkalpinang juga menjadi salah satu pusat perdagangan yang menjadi rujukan masyarakat dari wilayah sekitar. Kondisi tersebut membuat lonjakan permintaan tidak hanya berasal dari warga Kota Pangkalpinang.
“Pangkalpinang menjadi rujukan bagi daerah sekitar. Saat ada perayaan Maulid Nabi di sejumlah wilayah Kabupaten di Bangka, masyarakat dari luar Pangkalpinang banyak berbelanja ayam dan sayuran di pasar kita,” ungkapnya.
Kondisi serupa terjadi saat tradisi sembahyang rebut. Kebutuhan masyarakat terhadap ayam, sayuran serta berbagai perlengkapan dan bahan sesaji ikut meningkat.
“Stok yang biasanya cukup untuk masyarakat Pangkalpinang, tiba-tiba harus memenuhi permintaan masyarakat dari luar daerah. Ini tentu memengaruhi ketersediaan barang dan akhirnya berdampak terhadap harga,” tambah Juhaini.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator penting, yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Tito menyebut inflasi nasional secara year on year berada di angka 3,16 persen, sementara inflasi month to month tercatat 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau, juga menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan harga secara nasional.
“Pangan menjadi yang paling utama karena menyangkut masalah perut rakyat dan daya beli masyarakat,” sebut Tito.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat intervensi terhadap wilayah yang mengalami kenaikan harga, antara lain melalui pasar murah dan bantuan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Tito juga mengingatkan daerah untuk mengantisipasi potensi penurunan produksi pangan akibat kondisi cuaca, termasuk kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bagian dari pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,17 persen, sementara pada semester pertama 2026 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen.
Menurut Rachmat, pemerintah tidak boleh berhenti pada angka tersebut. Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong melalui penguatan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor.
“Pertumbuhan yang kuat adalah bagian daripada peningkatan produksi dan pergerakan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong sektor-sektor yang memiliki daya saing sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (B2N)
