Persindonesia.com Jembrana – Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana menanggapi cepat keluhan warga Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, yang viral di media sosial terkait penggunaan jembatan bambu sebagai akses utama keluar-masuk permukiman. Langkah mediasi pun digelar melalui Camat Jembrana bersama perangkat kelurahan dan lingkungan setempat hingga menghasilkan solusi baru bagi warga.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan langsung memerintahkan Camat Jembrana bersama perangkat kelurahan dan lingkungan setempat, untuk turun melakukan mediasi dan pendekatan agar persoalan itu bisa diselesaikan sehingga warga mendapatkan akses jalan yang lebih layak.
Selama ini, delapan kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut bergantung pada jembatan bambu yang dibangun secara swadaya. Mereka berharap adanya pembangunan jembatan permanen. Namun, menurut Plt Camat Jembrana, Tri Karyna Ambaradadi, pembangunan jembatan permanen memerlukan anggaran besar dan belum bisa diprioritaskan karena jumlah pengguna jalur yang relatif sedikit.
Dahan Pohon Beringin di Pura Kresek Songan Tumbang Akibatkan Atap Rumah Warga Hancur
“Kalau dipaksakan membangun jembatan permanen, tentu tidak efektif karena biayanya tinggi. Sementara saat ini pemerintah harus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya saat meninjau jembatan darurat, Minggu (7/12).
Melalui mediasi yang melibatkan delapan KK dan keluarga penyanding, titik temu akhirnya ditemukan. Warga kini dapat menggunakan jalan alternatif milik salah satu warga yang telah disepakati sebagai jalur bersama, sehingga tidak lagi bergantung pada jembatan bambu.
Diduga Mengantuk, Truk Oleng dan Terjun ke Parit di Penyaringan
Tri Karyna menjelaskan, proses mediasi sebenarnya telah berlangsung sejak 2022, namun baru kali ini seluruh pihak mencapai kesepakatan. Dengan akses alternatif yang kini dapat digunakan, pemerintah berharap aktivitas warga dapat kembali berjalan aman dan nyaman sambil menunggu kemungkinan penataan lanjutan sesuai kemampuan anggaran.
“Kami sudah beberapa kali memfasilitasi mediasi sejak 2022 hingga 2023. Kini sudah ada kesepakatan akses jalan alternatif dapat digunakan oleh delapan KK tersebut tanpa harus melewati jembatan bambu,” tambahnya. Ts
