Gubernur Koster Dinilai Membawa Perubahan Positif, Kepala LAN Dorong Semua Kelembagaan dan Dinas Pariwisata Belajar ke Pemprov Bali.
Denpasar – Ide dan inovasi Gubernur Bali, Wayan Koster di dalam menata birokrasi pemerintahan mendapatkan apresiasi dari Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto dalam acara Pembukaan Pelatihan dan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) bertempat di BKPSDM Provinsi Bali, Denpasar pada Selasa (Anggara Pon Menail) 30 Agustus 2022 malam yang dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Wayan Koster dalam sambutannya
menyampaikan bahwa saat menjadi Gubernur Bali, ia langsung menganalisa
birokrasi pemerintahan di Provinsi Bali dengan berbekal pengalaman me-
organisasi di Pemerintahan Pusat saat menjadi Anggota DPR RI. Sehingga yang
Saya terapkan di Bali ialah pola pemerintahan serta birokrasi yang efektif dan efisien.
Begitu menjabat menjadi Gubernur Bali, Saya langsung memangkas jumlah
perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali. Dari tadinya yang ada sebanyak 49
dipangkas menjadi 39. “Saya juga bentuk perangkat daerah baru yang
diperlukan sesuai dengan kondisi di Bali, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Jadi Provinsi Bali yang
pertama (membentuk Brida, red) dan sekarang perangkat daerah di
Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya 41 atau berkurang dari 49,” terang
Gubernur Bali jebolan ITB ini.
Pemangkasan perangkat daerah yang dilakukan oleh Ketua DPD PDI
Perjuangan Provinsi Bali ini disebutkannya, bisa lebih berhemat APBD hingga ratusan miliar rupiah dan APBD tersebut bisa dialokasikan ke program- program terukur yang bisa dinikmati masyarakat. “Saya juga sekarang betul- betul konsisten dengan tepat merancang APBD. Salah satunya memastikan gaji tunjangan pegawai agar full terealisasi, bahkan dalam kondisi pandemi, termasuk untuk TPP, sehingga di Provinsi Bali tidak ada dikurangi satu rupiahpun, karena Saya paham, itu untuk kebutuhan keluarga para pegawai,” jelas
Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini yang disambut tepuk tangan, setelah menyatakan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran itu pula dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali.
Penempatan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan professional sesuai
dengan pendidikannya juga Saya lakukan dengan Sistem Merit. “Kalau
menurut penilaian Komisi Administrasi Sipil Negara (KASN), Pemerintah
Provinsi Bali mendapat nomor satu di dalam penerapan Sistem Merit. Begitu
juga dalam pengisian jabatan tinggi pratama (Penilaian Kualitas Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021, red) Pemerintah Provinsi Bali
nomor satu di Indonesia,” jelasnya yang disambut apresiasi.
Sementara itu, Kepala LAN, Adi Suryanto dalam sambutannya menyatakan pemangkasan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bali membawa dampak lebih baik. “Saya merasakan Bali ada nilai lebihnya, dan perubahan luar biasa telah dilakukan, sehingga Provinsi Bali menjadi pilihan utama teman-teman untuk belajar. Untuk itu, Saya dorong Bali jadi center of excellent. Siapapun yang terkait kelembagaan dan Dinas Pariwisata harus belajar ke Bali,”
imbuhnya sembari mengapresiasi pembangunan dan ide-ide serta inovasi
yang dilakukan Gubernur Bali, Wayan Koster, karena pemimpin yang baik
adalah tugasnya membawa perubahan yang baik bagi masyarakatnya.
Kepala (BKDPSDM) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana melaporkan tujuan
pelatihan ini untuk membentuk kepemimpinan strategis yang mencapai
tujuan organisasi efektif dan efisien, percepatan transformasi ekonomi
nasional melalui transformasi tematik kepariwisataan. Kemudian peserta yang
mengikuti pelatihan tersebut akan menjalani 101 hari pelatihan dengan 23
hari in campus, dan sisanya out campus. Peserta yang mengikuti pelatihan ini
berasal dari Pemprov Bali 5 orang, Kabupaten Badung 5 orang, Kabupaten
Buleleng 6 orang, Kota Denpasar 5 orang, Kabupaten Jembrana 2 orang, dan Kabupaten Karangasem 8 orang. Sementara peserta dari daerah lain,
diantaranya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara 9 orang, Provinsi Jambi 6 orang, Provinsi NTT 3 orang, Kepulauan Riau 1 orang, Sumatera Barat 1 orang,
Provinsi Kalimantan Barat 2 orang dan Provinsi NTB 1 orang peserta.
Red*
