Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)
Mangupura persindonesia.com , 6 November 2025 — Menjelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisi tersebut, Kamis (6/11), di Ruang Rapat Madya Gosana, Gedung DPRD Badung.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, Gusti Lanang Umbara, didampingi para anggota komisi, antara lain Putu Dendy Astra Wijaya, I Wayan Puspa Negara, I Made Rai Wirata, I Putu Sika Adi Putra, I Made Tomy Martana Putra, dan I Wayan Sugita Putra.
Raker tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD strategis seperti BKPSDM, DPMPTSP, BPKAD, Satpol PP, BPBD, Dinas Pertanahan, Kesbangpol, Dukcapil, Dinas Pemadam Kebakaran, serta beberapa bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Badung, termasuk Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Hukum dan HAM.
Dalam keterangannya, Gusti Lanang Umbara menjelaskan bahwa rapat ini memiliki dua agenda utama, yaitu evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025 serta sinkronisasi perencanaan anggaran untuk 2026. “Kami ingin memastikan seluruh OPD yang menjadi leading sector di Komisi I benar-benar siap menyusun rencana kerja yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Rapat ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan sepanjang tahun,” ujarnya.
Selain membahas aspek teknis anggaran, Komisi I juga menyoroti sejumlah isu publik yang berkembang di masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan hingga kondisi keamanan dan ketertiban umum. “Banyak laporan dan masukan dari masyarakat yang kami terima, baik melalui media sosial maupun langsung. Karena itu, kami menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pemerintah daerah lebih cepat merespons persoalan publik,” ungkap Lanang Umbara.
Ia menambahkan, salah satu pembahasan penting dalam raker kali ini adalah isu keamanan daerah (kamtibmas), termasuk penanganan kasus terorisme dan deportasi warga asing, yang dinilai masih memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Masalah kamtibmas dan opsi-opsi penanganan deportasi masih menjadi tantangan. Komisi I akan terus mengawal agar koordinasi antarinstansi berjalan optimal,” tegasnya.
Melalui rapat kerja ini, Komisi I DPRD Badung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong penyusunan APBD 2026 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas keamanan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung.
@tim*
