Badung,pesindonesia.com, 29 April 2025 — Komisi II DPRD Badung tengah memperkuat basis data dan informasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2024. Dalam rangka itu, rapat kerja intensif digelar bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam sektor ekonomi dan lingkungan.
Dipimpin oleh Ketua Komisi II Made Sada, rapat ini bertujuan menelaah capaian program, mengidentifikasi tantangan teknis di lapangan, serta menggali masukan terkait kebijakan yang telah dan sedang dijalankan. Hadir pula Wakil Ketua Komisi II Wayan Regep, Sekretaris Komisi Wayan Edy Sanjaya, serta sejumlah anggota komisi.
“Langkah ini penting sebagai upaya mendalam agar rekomendasi yang kami susun benar-benar relevan dan bermanfaat untuk penyempurnaan program ke depan,” ujar Made Sada, politisi Partai Demokrat tersebut.
Lima OPD yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perikanan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Sorotan Sektor Strategis :Kepala Dinas Pariwisata Made Rudiarta memaparkan bahwa meski kunjungan wisatawan meningkat sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya, tingkat hunian hotel justru menurun. Ia menduga pergeseran perilaku wisatawan, yang kini lebih banyak tinggal di rumah kos, menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong regulasi untuk mengubah status rumah kos menjadi homestay agar bisa dikenakan pajak daerah.
Di sektor pertanian, Wayan Wijana menyebut bahwa petani di Badung telah difasilitasi melalui bantuan benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemkab juga telah memberikan perlindungan melalui asuransi pertanian, dengan nilai klaim hingga Rp 6 juta per hektare untuk petani yang mengalami gagal panen. Namun, gagasan menggaji petani masih terkendala aspek regulasi.
Sementara itu, Dinas Perikanan memfokuskan programnya pada pengembangan budi daya ikan air tawar. Tiga balai benih ikan telah dibangun di Kapal, Baha, dan Pangsan sebagai bagian dari penguatan sektor ini.
Dalam hal pengelolaan lingkungan, DLHK menyoroti tantangan besar pengelolaan sampah di Badung. Selain mengandalkan TPS3R yang telah beroperasi, pihaknya juga sedang mengkaji teknologi baru untuk pengolahan sampah yang semakin kompleks akibat meningkatnya volume dari rumah tangga, industri pariwisata, dan sampah kiriman.
Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Wayan Putra Yadnya, turut melaporkan perkembangan pembinaan terhadap lebih dari 44.000 pelaku UKM di Badung. Ia juga menyinggung keterlibatan koperasi dalam berbagai program strategis termasuk Koperasi Merah Putih yang merupakan program prioritas nasional.
Menyusun Rekomendasi yang Solutif : Komisi II menegaskan bahwa semua masukan dari OPD akan dikompilasi dan dianalisis sebagai bagian dari rekomendasi yang akan disampaikan ke Bupati. “Harapan kami, rekomendasi ini tidak hanya jadi dokumen formalitas, tapi mampu memperbaiki implementasi program agar semakin efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tutup Made Sada. @*
