MANGUPURA persindonesia.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan perguruan tinggi, guna membahas evaluasi dan penyelarasan pelaksanaan program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana”. Rapat berlangsung di Ruang Gosana II, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa (27/5/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Made Suwardana serta anggota komisi lainnya, yakni Ni Luh Putu Sekarini, I Nyoman Sudana, I Gede Suraharja, dan I Wayan Joni Pargawa.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora), Dinas Sosial, Dewan Pendidikan Badung, serta sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Udayana, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Pariwisata Bali, dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana” benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini merupakan langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan tinggi. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang solid, terutama dalam hal validasi data dan pendampingan peserta,” jelasnya.
Menurut Graha, implementasi program selama ini dinilai cukup baik, namun masih terkendala persoalan teknis, khususnya dalam proses verifikasi yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Persyaratan administratif seperti daya listrik, kondisi rumah, dan kepemilikan aset menjadi faktor yang kerap menghambat akses terhadap bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Banyak keluarga yang sebenarnya layak mendapat bantuan, namun gagal memenuhi kriteria teknis DTKS. Ini harus menjadi perhatian agar tidak ada warga yang terlewat dari haknya memperoleh pendidikan tinggi,” ungkapnya.
Komisi IV berharap melalui rapat ini dapat dirumuskan solusi konkret dan langkah-langkah strategis untuk memperluas jangkauan program. “Tingginya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa program ini sangat dibutuhkan. Kita harus kawal agar tepat sasaran dan berdampak nyata,” tegas Graha.
Program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana” merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Badung.
@krg.
