Kunjungan lapangan ke Kantor KPU Provinsi Bali, Rabu (27/08)
Denpasar, persindonesia.com, 27 Agustus 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali ditetapkan sebagai salah satu unit kerja percontohan dalam proyek pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penetapan ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang melibatkan beberapa KPU provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
KPU Bali dinilai memenuhi sejumlah indikator utama, antara lain memiliki fungsi strategis dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran dan sumber daya yang signifikan, responsif dalam menindaklanjuti hasil audit, serta telah menerapkan sistem pengendalian internal secara konsisten.
Kunjungan Tim Penilai Nasional dari Kementerian PANRB, Sebagai tindak lanjut dari proses penilaian, Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan kunjungan lapangan ke Kantor KPU Provinsi Bali, Rabu (27/08). Tim yang dipimpin oleh Dwi Slamet Riyadi dan Nyoman Bagus Bayu Pradnyana meninjau langsung kesiapan KPU Bali dalam implementasi enam area perubahan yang menjadi fokus pembangunan ZI.
Kedatangan TPN disambut oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, didampingi seluruh komisioner dan jajaran sekretariat. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan bahwa ini adalah penilaian kedua yang diterima KPU Bali, dengan persiapan yang lebih matang serta komitmen kuat dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan penyelenggara pemilu.
“Kami serius membangun sistem kerja yang bersih, akuntabel, dan responsif. Penerapan enam area perubahan kami jadikan sebagai budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi,” tegasnya.
Inspeksi Mendadak dan Apresiasi dari KPU RI, Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Iffa Rosita turut hadir dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa ruang pelayanan publik di kantor KPU Bali. Ia memberikan apresiasi atas tata kelola kelembagaan dan kesiapan pelayanan berbasis digital.
Iffa menyoroti kinerja KPU Bali selama penyelenggaraan pemilu yang tidak menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Ini menjadi indikator penting dari integritas dan profesionalitas kerja seluruh jajaran KPU Bali,” ungkapnya.
Empat Target Utama KPU Bali dalam Pembangunan ZI, Melalui pembangunan Zona Integritas, KPU Bali menargetkan empat sasaran kunci: Terciptanya birokrasi yang bersih dan transparan, Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan anti-korupsi, Pelayanan publik yang berkualitas dan responsif, Meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Langkah ini diharapkan menjadikan KPU Bali sebagai role model nasional dalam penerapan Zona Integritas di lingkungan lembaga penyelenggara pemilu.
Sumber : KPU Bali.
