Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026
Jakarta Persindonesia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar praktik kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi keberadaan lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak sesuai ketentuan.
Arahan tersebut disampaikan Nusron Wahid saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026), di Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan dua rekomendasi strategis guna memperkuat efektivitas penanganan kejahatan di bidang pertanahan.
Rekomendasi pertama adalah pelaksanaan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kewenangan menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak tahap awal, mengingat pemerintah desa memiliki pengetahuan mengenai riwayat dan kondisi tanah di wilayah masing-masing.
Nusron menilai, pemahaman masyarakat lokal, khususnya kepala desa dan perangkatnya, sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya persoalan administrasi, sengketa, hingga tindak pidana pertanahan.
Karena itu, ia meminta Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk memberikan edukasi mengenai administrasi pertanahan kepada jajaran pemerintah desa.
Kegiatan tersebut diharapkan melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan unsur pemerintah daerah agar pengawasan serta pencegahan dapat berjalan secara terpadu dari tingkat paling bawah.
Sementara rekomendasi kedua berkaitan dengan perluasan fokus penanganan tindak pidana pertanahan. Nusron menegaskan, penindakan tidak boleh hanya menyasar persoalan penguasaan dan kepemilikan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan pemanfaatan tanah (land use).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan maupun ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut antara lain terjadi akibat alih fungsi lahan sawah secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, dan berbagai peruntukan lainnya.
Menurutnya, praktik tersebut harus mendapatkan perhatian serius karena berpotensi mengancam keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Nusron mengingatkan, apabila kejahatan alih fungsi lahan tidak ditangani secara tegas, keberadaan lahan sawah produktif akan semakin tergerus. Dampaknya, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan berisiko meningkat dan dapat memengaruhi kemandirian bangsa.
Selain memperkuat penindakan, ia juga meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bersama jajaran kepolisian dan kejaksaan meningkatkan koordinasi serta kolaborasi hingga tingkat daerah. Sinergi lintas instansi dinilai menjadi kunci agar upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini dan penanganan kasus berjalan efektif.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron Wahid secara resmi membuka Rakor melalui pemukulan gong. Acara juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dan penyematan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran kepolisian dan kejaksaan.
Redaksi Persindo & Humas BPN Kab.Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
