Pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin kepada sejumlah perwakilan kepolisian, kejaksaan, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi.
Jakarta Persindonesia.com – Kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi dukungan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan yang selama ini bersinergi bersama Kementerian ATR/BPN dalam memberantas kejahatan pertanahan.
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui pemberian piagam penghargaan dan penyematan pin kepada sejumlah perwakilan kepolisian, kejaksaan, serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Nusron menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan dan penyelesaian kasus pertanahan tidak terlepas dari kerja bersama antarinstansi. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN tidak dapat menjalankan upaya pemberantasan tindak pidana pertanahan secara optimal tanpa dukungan aparat penegak hukum.
Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian, khususnya para Kapolda, serta jajaran kejaksaan tinggi yang telah berperan aktif dalam mendukung pencapaian target operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Pada kesempatan itu, penyematan pin juga diberikan kepada sejumlah pejabat dan personel yang dinilai berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus pertanahan. Mereka di antaranya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 penerima penghargaan memperoleh apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Penerima penghargaan tersebut terdiri atas unsur Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari 25 provinsi.
Adapun 25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Ke depan, Menteri Nusron berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur terkait sangat diperlukan untuk mendeteksi potensi tindak pidana pertanahan sejak dini sekaligus mempercepat proses penanganannya.
Ia juga menekankan agar koordinasi tidak hanya terpusat pada tingkat provinsi, tetapi harus menjangkau jajaran di daerah sehingga langkah pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih terpadu.
Rakor tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman yang mewakili Kapolri. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Redaksi Persindo & Humas BPN Kab.Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
