Jakarta persindonesia.com , 26 September 2025 – Peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi tonggak penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat komitmen terhadap transformasi layanan publik di bidang pertanahan. Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Rabu (24/9), para pimpinan lintas periode menekankan bahwa kecepatan dan kemudahan layanan harus menjadi prioritas utama kementerian.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir birokrasi menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang lebih efisien. Ia menolak keras mentalitas birokrasi lama yang cenderung memperlambat proses pelayanan. “Sudah saatnya kita ubah paradigma. Bukan lagi ‘kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat’, tapi sebaliknya. Pelayanan cepat adalah bukti kehadiran negara yang nyata di tengah rakyat,” tegas Nusron dalam sambutannya.
Menteri Nusron juga menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi Kementerian ATR/BPN ke depan semakin kompleks, terutama dalam memperluas cakupan pendaftaran tanah dan mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, percepatan dan penyederhanaan proses menjadi keharusan.
Momen ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi lintas generasi antara pimpinan masa kini dan mantan pejabat Kementerian ATR/BPN. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang pernah menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 2024, turut memberikan pandangannya. “Peringatan ini bukan hanya simbolis, tapi harus menjadi pengingat kolektif atas tanggung jawab besar kita. Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi dari rasa aman masyarakat, dan juga pendorong pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sosial,” ungkap AHY.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan peningkatan kualitas data pertanahan, agar seluruh wilayah Indonesia dapat terpetakan secara komprehensif dan tertib.
Apresiasi terhadap kiprah Kementerian ATR/BPN juga datang dari Wakil Menteri ATR periode 2019–2022, Surya Tjandra. Dalam refleksinya, ia menyoroti pentingnya memperkuat kelembagaan agar institusi ini mampu menjawab tantangan zaman. “ATR/BPN adalah kementerian strategis. Penguatan politik dan anggaran harus terus didorong, agar visi besar yang dimiliki bisa benar-benar diwujudkan,” ujar Surya.
Acara refleksi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN saat ini, Ossy Dermawan, serta sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk Kepala BPN periode 2012–2014, Hendarman Supandji, dan Hanifah Husein, istri dari almarhum Ferry Mursyidan Baldan, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Semangat kolaborasi lintas generasi ini menjadi penegas bahwa pelayanan pertanahan bukan hanya urusan administratif, tetapi bagian dari upaya besar mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
