Tangerang Selatan, Persindonesia.com-Maraknya razia dalam rangka penegakan Peraturan daerah (Perda) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) selama masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dinilai carut marut sehingga mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemantau Angaran dan Aparatur Daerah Republik Indonesia ( PANGLIMA).
Sekjen DPP Panglima Danil Yuhendra mengatakan, berdasarkan pengamatan informasi yang ia terima, meski kerap kali melakukan razia sampai dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan penyegelan, namun beberapa kasus tersebut tidak sampai ke meja hijau.
“Saya selalu perhatikan PolPP sering melakukan razia,BAP dan Penyegelan,tetapi tidak jelas kelanjutannya seperti apa, terkesan hanya menggugurkan kewajiban saja. malah saya pernah dengar salah satu SPA panti pijat di razia, hari ini disegel besok di copot,dan yang baru ini Salah satu lokasi pengurugan disegel terus di buka juga, entah ada drama apa yang dimainkan, seperti terkesan main-main ,” katanya saat di wawancarai disalah satu lokasi taman jajan di Kota Tangsel.
Seharusnya ,Danil melanjutkan,Pol PP bertindak tegas dan profesional dalam penegakan Perda sehingga tidak terkesan Seremoni .
” Segel itukan bentuk sanksi yang di berikan karena terindikasi melanggar aturan ,lantas kalau di segel tanpa ada putusan pengadilan langsung di buka ,emang SOPnya begitu,” kata danil dengan nada aneh.
Ia menilai, kinerja Satpol PP mempunyai peran ganda yaitu penegak perda sekaligus hakim sehingga bisa bertindak semaunya.
“inikan kesannya Pol PP memiliki kekuatan ganda,mereka razia ,mereka segel,mereka juga yang copot,”
Danil menduga dan menghawatirkan timbulnya kesan adanya pola yang dimainkan dalam penegakan Perda di Tangsel.
“saya hawatir terbangun kesan di masyarakat kinerja pol PP ini terkesan pola saja yang di mainkan oknum untuk kepentingan pribadi,saya tidak menuduh ya, saya pernah dengar adanya kesepakatan dan setoran yang terindikasi pungli,”
Danil meminta DPRD sebagai wakil rakyat bisa menjalankan perannya sebagai fungsi kontrol agar terlihat kinerjanya.
“Dewan jalankan fungsinya dong, panggil satpolPP tanyakan sudah berapa kali melakukan rajia ,BAP dan penyegelan progresnya sejauh mana,tanyakan juga ada kendala tidak ,inikan yang saya dengar PolPP stiker aja patungan ga ada anggarannya, angaran sidang terbatas dan potongan potongan anggaran lainnya ini kan miris, PAD tangsel kan lumayan besar ,” tukasnya.(By)
