PERSINDONESIA.COM – Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Klungkung dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung untuk Tahun Anggaran (TA) 2025, bertempat di ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Kabupaten Klungkung, Kamis (16/7/2026).
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, didampingi Wakil Ketua II Tjokorda Gede Agung dan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Klungkung. Sementara dari Eksekutif hadir Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, jajaran perwakilan Forkopimda serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Baca Juga : Era Moderenisasi, Bupati Satria Dorong Koperasi Konsumen Rejeki RSUD Klungkung Terapkan Inovasi Digital
Dalam paripurna disampaikan berdasarkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 rincian besaran realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Klungkung, yakni untuk Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 495 miliar lebih. Pendapatan Transfer Rp 913 miliar lebih. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 14 juta lebih.
Kemudian disisi Belanja Daerah realisasi mencapai Rp 1,4 triliun lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 1,1 triliun lebih (Belanja Pegawai Rp 706 miliar lebih, Barang dan Jasa Rp 374 miliar lebih, Belanja Bunga Rp 3 miliar lebih, Belanja Hibah Rp 95 miliar lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp 3 miliar lebih). Belanja Modal Rp 118 miliar lebih (Belanja Modal Tanah Rp 9,9 juta lebih.
Peralatan dan Mesin Rp 27 miliar lebih. Gedung dan Bangunan Rp 38 miIiar lebih. Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 48 miliar lebih. Aset Tetap Lainnya Rp 4,6 miIiar lebih. Aset Lainnya Rp 164 juta lebih). Ada juga Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1,8 miIiar lebih. Belanja Transfer Rp 148 miIiar lebih. Sementara Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pembiayaan Netto direalisasikan sebesar Rp 72,9 miliar lebih, yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 82,2 miIiar lebih dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 9,3 miIiar lebih.
Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas kerja kerasnya, sehingga seluruh tahapan pembahasan Ranperda ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal yang ditetapkan. Kata Bupati dinamika yang berkembang selama pembahasan baik berupa pendapat, kritik, usul, maupun saran dinilai sebagai proses demokrasi yang sangat positif.
Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, secara formal kita dapat mengetahui target pembangunan yang telah terlaksana serta hal-hal yang belum berhasil dicapai pada tahun 2025. “Selanjutnya, Ranperda ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai amanat undang-undang sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Bupati Satria.
Baca Juga : Tingkatkan Kompetensi Numerasi Guru di Bangli, Pemkab Gelar Seminar GASING
Lebih lanjut disampikan, hasil evaluasi dan catatan dari pelaksanaan APBD TA 2025 ini akan menjadi acuan penting bagi jajaran eksekutif dalam memantapkan pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas pembangunan, dan mengoptimalkan pelayanan publik ke depan sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah.
Berdasarkan perhitungan realisasi yang ada terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA 2025 sebesar Rp 30,2 miliar lebih. “SiLPA tersebut telah dipasang untuk mendanai kegiatan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya akan dicermati bersama nilainya dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2026 mendatang,” ungkap Bupati I Made Satria.
Menandai komitmen bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung, rapat Paripurna diakhiri dengan penanda tanganan naskah kesepakatan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung. (*)
