Pemkab Jembrana Perkuat Digitalisasi untuk Dongkrak PAD Tanpa Bebani Masyarakat

Persindonesia.com Jembrana – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital. Langkah strategis tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta optimalisasi PAD Kabupaten Jembrana yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Jembrana, Selasa (19/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, Sekretaris Daerah, perwakilan Kejaksaan Negeri, serta Ketua Bank BPD Bali Cabang Negara.

Dalam arahannya, Bupati Jembrana menegaskan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu keluar dari rutinitas dan menghadirkan inovasi untuk mendongkrak pendapatan daerah. Selain itu, OPD juga diminta aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengamankan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar.

Meski demikian, upaya peningkatan PAD diminta tetap dilakukan secara bijak dan tidak memberatkan masyarakat kecil. “Inovasi digitalisasi adalah kunci. Namun, saya ingatkan kepada seluruh tim agar upaya peningkatan PAD ini dilakukan secara bijak. Jangan sampai langkah-langkah yang kita ambil justru memberatkan masyarakat kecil,” tegas Bupati Jembrana.

Ketua DPRD Bangli Dorong Dunia Pendidikan Mampu Beradaptasi di Era Digitalisasi

Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama TP2DD, Pemkab Jembrana telah menjalankan sejumlah program strategis. Pada sektor peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola pajak, BPKAD mengirim aparatur sipil negara mengikuti pelatihan kedinasan di bawah Kementerian Keuangan RI, meliputi Pelatihan Pemeriksa pada Maret 2026 dan Pelatihan Penggalian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah pada April 2026. Selanjutnya, pelatihan Penilai Pajak dan Juru Sita dijadwalkan berlangsung Agustus 2026.

Selain itu, Pemkab Jembrana juga menjalin kerja sama pembibitan lulusan STAN untuk ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah, serta memperluas basis data pajak melalui pendataan wajib pajak baru pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), seperti hotel, restoran, hiburan, parkir, air tanah, dan reklame.

Di bidang digitalisasi, Pemkab mulai melakukan uji coba pemasangan Electronic Finance Device (EFD) pada wajib pajak hotel dan restoran bekerja sama dengan CSR BPD Bali Cabang Negara dan PT Cartens.

Program jemput bola pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga terus berjalan melalui kegiatan Gebyar PBB-P2 yang menyasar banjar-banjar se-Kabupaten Jembrana sejak awal April 2026.

Pemkab Bangli dan BPS Canangkan Program Desa Cantik 2026

Tak hanya itu, sinergi lintas instansi turut diperkuat melalui rencana kerja sama dengan Polres Jembrana untuk sinkronisasi data kedatangan wisatawan asing di hotel dan vila guna meningkatkan transparansi pajak.

Optimalisasi pajak kendaraan juga dilakukan lewat operasi gabungan rutin dua kali dalam sebulan, layanan Samsat Keliling, hingga penagihan door to door ke desa-desa. Pendataan kepemilikan kendaraan seluruh ASN Pemkab Jembrana berdasarkan NIK dan NIP pun turut dilaksanakan.

Dalam implementasi TP2DD, Pemkab Jembrana telah menerapkan e-retribusi parkir Manuver dan Terminal Penumpang Gilimanuk sejak Februari 2026.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik juga mulai direalisasikan di sejumlah OPD perintis, yakni BPKAD, Dinas LHPKP, Dinas PUPR Perhubungan, Dinas PMPTSP, serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, dengan total realisasi mencapai Rp44.415.832 hingga Mei 2026. Aktivasi KKP untuk OPD lainnya masih dilakukan bertahap oleh BPD Bali.

Bersembunyi di Gulungan Karpet, Ular King Koros Terciduk oleh Pembantu RT

Memasuki triwulan kedua 2026, Pemkab Jembrana menyiapkan enam agenda percepatan digitalisasi, yakni evaluasi dan pengembangan e-retribusi melalui HLM khusus, penyerahan simbolis KKP bagi OPD yang belum aktif, peluncuran e-retribusi di TPI Pengambengan, penerapan e-retribusi di sejumlah puskesmas, penguatan peran LPD dan Bumdes sebagai penyedia layanan pembayaran daerah berbasis e-link, serta sosialisasi pembayaran online melalui video edukasi bersama Dinas Kominfo Jembrana.

Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi, optimistis sinergi lintas sektor dan digitalisasi terintegrasi akan memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Melalui sinergi lintas sektor dan digitalisasi yang terintegrasi, Pemkab Jembrana optimistis mampu menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa membebani masyarakat,” ujarnya. HJ

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *