Pekanbaru-Hal tersebut saat konfirmasi,awak media pada Senin Sore 07-03-2022 melalui aplikasi pesan WhatsApp dari kediaman akademisi yang dikenal dekat dengan masyarakat tertindas.
“Betul, saya sudah sampaikan ke Bang Dhofiri (Baintelkam Mabes Polri). Ada laporan soal Mafia Lahan, konflik HGU, okupasi lahan yang dibiarkan. Kesenjangan kesenjangan itu memicu keretakan sosial yang cukup serius di Graasroad, ” ungkap mantan aktivis 98 itu.
Dr Elviriadi,M.Si,yang juga anggota tetap Society of Ethnobiology Ohio State University itu mengatakan pemerintah harus punya action plan yang jelas.
“Saya pikir pemerintah pusat dan daerah harus punya action plan yang jelas. Pasca cabut ijin sejumlah HGU ini mau ngapa? Terus tata batas antara konsesi perusahaan dengan ruang publik yang tumpang tindih bagaimana? Panja Ukur ulang apa khabarnya? Semua ini harus klir secepatnya, ” pinta Dr Elviriadi.
Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu meminta penegakan hukum dan perbaikan ekosistem dan kehutanan dilakukan simultan.
“Taruklah, laporan masyarakat Desa Sungai Sialang Rohil ditanggapi Mabes, lalu turun tim ke Riau. Itu bagus? Tetapi bagaimana kerancuan tata ruang yang lain? Kerusakan lingkungan seperti limbah juga meresahkan masyarakat. Nah, ini semua harus simultan dan komprehensif, ” ungkap ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu.
“Saya juga minta desa desa yang melapor ke saya tetap optimis dan tegar. Di Rohul ada gugatan perdata dan pidana masyarakat adat ke perusahaan. Saya juga serukan pak Silalahi Penghulu Pasir Putih Utara Rohil supaya bangkit. Begitu juga pak Hermanto, pak Suardi dari Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Rohil yang desanya dipotong oknum mafia lahan, ayo berjuang. Saya siap di garda depan sebagai putra daerah Melayu. Daripada Kepunan Telouw Temakol kami budak budak pesisir nieh, bagus tempur habis habisan, ” pungkas putera Selatpanjang yang istiqamah gundul demi hutan.*
