Singkawang Jadi Tuan Rumah Rembuk Kebudayaan, APEKSI Dorong Warisan Lokal Jadi Kekuatan Ekonomi

Budaya Bukan Sekadar Panggung, APEKSI Dorong Warisan Lokal Masuk Agenda Pembangunan

Singkawang,Persindonesia.com-Kalbar,– Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendorong kebudayaan menjadi fondasi pembangunan perkotaan, tidak hanya untuk menjaga identitas dan sejarah daerah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Rembuk Kebudayaan Kota Kita yang diselenggarakan APEKSI bersama Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada 15–17 Oktober 2026.

Mengusung semangat “Menolak Lupa, Menolak Runtuh, Menolak Punah”, forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah kota, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta generasi muda untuk membahas strategi pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam pembangunan perkotaan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran strategis dalam menyatukan masyarakat sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi daerah.

“Budaya merupakan pemersatu dan penggerak ekonomi. Budaya juga dapat menjadi kekuatan kota, di mana kota yang kuat tidak akan melupakan budaya dan sejarahnya,” ujar Eri.

Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi. Identitas, sejarah, serta nilai-nilai budaya harus tetap menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan.

Eri juga menyoroti tantangan perkotaan yang semakin kompleks, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berdampak terhadap sejumlah wilayah.

Ia menekankan bahwa kemajuan kota harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan solidaritas antardaerah dalam menghadapi berbagai persoalan.

Selain itu, Eri mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam rangkaian kegiatan Rembuk Kebudayaan. Menurutnya, anak muda perlu diberikan ruang untuk mengenali identitas daerah, menyampaikan gagasan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Kota sadar, ia butuh orang muda. Saya bangga APEKSI tidak pernah melupakan orang muda,” katanya.

Wali Kota Singkawang: Warisan Budaya Harus Dijaga dengan Tindakan Nyata

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menegaskan bahwa pelestarian kebudayaan harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar slogan atau kegiatan seremonial.

Ia mengajak pemerintah kota menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlanjutan identitas daerah.

“Ini bukan sekadar jargon atau pemanis, tapi panggilan jiwa, call to action. Kalau warisan kebudayaan kota hilang, kota itu mati!” tegasnya.

Tjhai Chui Mie juga mendorong pemerintah kota di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman dan belajar dari karakteristik budaya masing-masing daerah.

Menurutnya, kebudayaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan, sehingga nilai-nilai budaya dapat diwariskan kepada generasi muda.

“Budaya merupakan tuntunan, ia hadir di kelas, bukan sekadar di panggung,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberagaman budaya merupakan kekuatan bangsa yang harus dipelihara melalui pembangunan yang memberikan ruang bagi tradisi, sejarah, dan kehidupan masyarakat lokal untuk terus berkembang.

Kementerian Ekonomi Kreatif Dorong Budaya Menjadi Nilai Tambah Ekonomi

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, yang mengikuti kegiatan secara daring, menilai kekayaan budaya Singkawang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber inspirasi dan nilai tambah ekonomi.

Namun, pengembangan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan keunikan, pengetahuan, keterampilan, serta identitas budaya yang diwariskan masyarakat.

“Warisan kota bukan sekadar artefak masa lalu. Warisan budaya adalah sumber termahal kita. Tantangan kita adalah mengubah identitas budaya ini menjadi nilai tambah ekonomi tanpa menghilangkan kekhasan dan keahliannya,” ujar Irene.

Ia menekankan pentingnya memberikan posisi yang adil kepada komunitas budaya dan pelaku ekonomi kreatif lokal dalam pengembangan produk maupun karya yang bersumber dari tradisi mereka.

Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga kembali kepada masyarakat yang menjaga dan mewariskan kebudayaan tersebut.

Irene menyampaikan bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif siap menjadi penghubung antara potensi budaya daerah dengan peluang pasar nasional maupun internasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi setiap kota untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai karakter dan keunggulan lokalnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang juga mengikuti kegiatan secara daring, mengapresiasi upaya APEKSI dalam mendorong pembangunan kota berbasis kebudayaan.

Ia menilai pemerintah kota memiliki posisi strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi yang bersumber dari karakter dan nilai budaya lokal.

Menurut Fadli, kebudayaan dapat menjadi sumber daya ekonomi sekaligus memperkuat karakter masyarakat, terutama ketika sumber daya alam dan industri manufaktur tidak selalu menjadi tumpuan utama perekonomian kota.

Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan dan langkah konkret untuk melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan kebudayaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Delegasi Berbagai Kota Berbagi Pengalaman di Singkawang

Rembuk Kebudayaan Kota Kita dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan diikuti delegasi pemerintah kota dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura serta Tarakan hingga Bima.

Forum ini menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan kebudayaan, pelestarian warisan sejarah, dan penguatan identitas kota.

Sejumlah pemerintah kota, di antaranya Makassar, Singkawang, Yogyakarta, Semarang, dan Kediri, berbagi pengalaman serta praktik pengelolaan kebudayaan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

APEKSI menilai penguatan kebudayaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta keterlibatan komunitas budaya, generasi muda, akademisi, dan pelaku usaha.

Dukungan regulasi, kelembagaan, pendataan, ruang budaya, dan anggaran juga diperlukan agar pelindungan serta pengembangan kebudayaan dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan kota.

Dalam konteks city branding, identitas kota tidak cukup dibangun melalui promosi dan penyelenggaraan acara. Citra daerah perlu berakar pada kebudayaan yang hidup, pengalaman masyarakat, dan karakter lokal yang terus berkembang.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga makna dan keberlanjutan warisan budaya.

Sebelum acara utama, APEKSI menyelenggarakan sejumlah kegiatan pada 15 Oktober 2026 untuk memperluas keterlibatan pemerintah kota, komunitas, dan generasi muda dalam mengenali serta memaknai kebudayaan.

Salah satunya melalui Forum Koordinasi Kebudayaan: Mengenal, Mengelola, dan Mempromosikan Warisan Kota. Forum tersebut mempertemukan perwakilan lintas kota dan lintas perangkat daerah untuk memetakan ekosistem kebudayaan, mengidentifikasi tantangan, serta menemukan peluang kolaborasi antara pemajuan kebudayaan dan penguatan identitas kota.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, Sukarno, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut karena memberikan ruang bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman dan membangun komitmen bersama.

“Saya apresiasi upaya APEKSI lewat Forum Koordinasi ini. Praktik kebudayaan itu ada di seluruh kota, kadang apa adanya. Kami berharap APEKSI bantu koordinir komitmen kita bersama,” katanya.

APEKSI juga menghadirkan program APEKSI Muda: Cerita Kota Cerita Kita yang melibatkan generasi muda dari Singkawang, Pontianak, dan sekitarnya.

Melalui sesi Participatory Urban Storytelling, para peserta diajak mengenali kota berdasarkan cerita, pengalaman, dan pengamatan mereka sendiri, sekaligus memahami peran generasi muda dalam membentuk masa depan perkotaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan Warga Muda Walking Tour, yakni penelusuran sejumlah lokasi di Singkawang untuk mengenali sejarah dan keberagaman kota melalui ruang-ruang yang memiliki nilai budaya.

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Masjid Raya, vihara, dan Rumah Marga Tjia.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami bagaimana bangunan, ruang kota, dan kehidupan masyarakat merekam sejarah serta membentuk identitas Singkawang.

Rangkaian kegiatan juga dilengkapi Pameran Foto Kebudayaan Kota Kita yang menampilkan potret warisan budaya, tradisi, identitas, dan dinamika ruang kota dari berbagai daerah di Indonesia.

Pameran tersebut menjadi ruang apresiasi sekaligus sarana berbagi inspirasi mengenai upaya pemerintah kota dalam merawat dan menghidupkan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan.

Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, mengatakan para delegasi kota anggota APEKSI menunjukkan antusiasme dalam mengikuti berbagai kegiatan, termasuk forum pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan kebudayaan.

Menurutnya, suasana diskusi yang terbuka memungkinkan peserta berbagi praktik, tantangan, serta gagasan untuk mencari solusi bersama.

Melalui Rembuk Kebudayaan Kota Kita, APEKSI berharap lahir gagasan dan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pemerintah kota sesuai karakter, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah.

Penguatan kebudayaan diharapkan tidak berhenti pada pelestarian tradisi, tetapi juga terhubung dengan pendidikan, pengembangan ruang publik, penguatan identitas daerah, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Keterlibatan generasi muda, komunitas budaya, serta pelaku usaha menjadi bagian penting agar warisan budaya tetap hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya menjadi penanda sejarah suatu kota, tetapi juga modal sosial dan ekonomi untuk membangun perkotaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) merupakan wadah bagi pemerintah kota di Indonesia untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi, serta pertukaran praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perkotaan.

 

Penulis : Rinto Andreas