Persindonesia.com Jembrana – Setelah naiknya harga BBM bersubsidi baik solar maupun partalite, nelayan Desa Pengambengan kembali mengeluhkan ketersediaan BBM bersubsidi di SPBN Pengambengan yang hari ini kosong. Kekosongan BBM bersubsidi di SPBN Pengambengan terjadi sejak beberapa hari belakangan ini.
Akibat kekosongan tersebut para nelayan tidak bisa melaut dan menunggu dibuatkan surat keterangan kekosongan BBM di SPBN Pengambengan yang disahkan oleh dinas, sehingga mereka bisa membeli BBM di SPBU.
Iklim Investasi Properti di Jembrana, Dinilai Tak Sinkron Antara Peraturan Daerah dan Pusat
Saat dikonfirmasi awak media Ketua HNSI Made Widanayasa mengatakan, pihaknya sudah ke dinas untuk melaporkan kejadian tersebut, dan sudah dibuatkan rekomendasi dan surat keterangan agar bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU. Senin (226/9/2022)
“Sebelumnya kita sempat ke dinas sekalian mengecek terkait kelangkaan BBM bersubsidi tersebut. Memang persoalannya di SPBN Pengambengan memang habis kuota dan mereka sudah memberi informasi tertulis bahwa kuota BBM subsidi habis. Tadi kita sudah arahkan kepada para nelayan membuat surat rekomendasi agar bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU,” terangnya.
Dituding DPRD Jembrana Tak Tanggapi Tarif PDAM, Dijawab Langsung Ketua Komisi II
Menurutnya, selama mereka mempunyai surat rekomendasi dan juga membuat surat keterangan habis BBM subsidi di SPBN Pengambengan yang dibuat oleh pihak SPBN Pengambengan. Dari dasar itulah dinas akan membuatkan kembali surat kelarifikasi ke SPBU. Untuk di SPBU, selama tersedia BBM bersubsidi tidak ada batasannya untuk membeli sepanjang masih kuotanya.
“Untuk 2 perahu sekali berangkat membutuhkan BBM rata-rata sebanyak 600 liter. Agar tidak terjadi penimbunan dari dinas sudah menargetkan mereka mendapatkan BBM sesuai kebutuhan, dan harus habis hari itu juga untuk menghindari penimbunan. Jika sebelum melaut terjadi cuaca buruk, BBM yang sudah dibeli agar dilaporkan himpunan perkumpulan, kita nanti yang mengecek agar tidak dikira menimbun, kalau pun ditaruh di kapal takutnya nanti rawan pencurian,” ucapnya.
Road Show Pengurus Wilayah DGP8 BALI
Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana, I Ketut Wardana Naya mengatakan, pihaknya masih mengeluarkan rekomendasi pembelian solar bersubsidi bagi nelayan tanpa ada pembatasan. “Hanya dikeluarkan tetap sesuai dengan kebutuhan.Pembelian solar bersubsidi di SPBN, namun ketika SPBN kekurangan stok, nelayan membeli ke SPBU,” ujarnya
Ia juga menerangkan, selama pemberian rekomendasi pembelian solar bersubsidi ini, tidak ada nelayan yang mengeluhkan langsung adanya pembatasan pembelian solar bersubsidi di SPBN. (VLO)
