JAKARTA Persindo – Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menghadirkan terobosan baru dalam pelayanan pertanahan. Tiga transformasi layanan dan organisasi resmi diluncurkan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026).
Tiga inovasi tersebut mencakup Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, serta Organisasi Berbasis Wilayah. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut peluncuran tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memiliki kepastian bagi masyarakat. βPelayanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari efektif diberlakukan mulai hari ini. Pengukuran Terjadwal juga dinyatakan efektif di 446 kantor. Ini kado buat rakyat Indonesia,β kata Nusron.
Melalui layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat mendapatkan kepastian waktu dalam proses pengukuran tanah. Masa tunggu pengukuran ditetapkan maksimal tujuh hari, sedangkan penyelesaian berkas ditargetkan dapat dilakukan dalam lima hari.
Sementara itu, layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau proses balik nama ditargetkan rampung paling lama 10 hari. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memangkas ketidakpastian waktu yang selama ini menjadi salah satu perhatian masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.
Transformasi ketiga menyasar aspek internal organisasi. Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan Organisasi Berbasis Wilayah melalui struktur organisasi dan tata kerja baru pada 10 Kantah. Dalam skema tersebut, penataan jabatan Kepala Seksi dilakukan berdasarkan wilayah kecamatan maupun kelurahan.
Nusron menegaskan bahwa perubahan sistem pelayanan merupakan bagian dari tuntutan untuk menghadirkan birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik harus mampu memberikan kepastian sekaligus memenuhi hak dasar warga negara. Karena itu, setiap inovasi yang diterapkan Kementerian ATR/BPN harus tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.Β βEsensi pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat karena pelayanan publik itu hak dasar warga negara,β tegasnya.
Sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap penerapan layanan baru, sebanyak 17 Kepala Kantah yang menjadi lokasi pilot project fase pertama Peralihan Hak Terintegrasi turut menandatangani Pakta Integritas.
Enam Kepala Kantah melakukan penandatanganan secara langsung, yakni dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok. Sedangkan 11 Kepala Kantah lainnya mengikuti penandatanganan secara daring, termasuk Kantah Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng di Bali.
Selain kedua Kantah di Bali tersebut, lokasi pilot project lainnya meliputi Surabaya I, Kabupaten Malang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Batam, Kota Pontianak, Kota Samarinda, Kota Makassar, dan Kota Kupang.
Pakta Integritas juga ditandatangani Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi sebagai bagian dari komitmen memastikan pelaksanaan transformasi berjalan sesuai target.
Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen PHPT Asnaedi, serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya.
Nusron menekankan bahwa inti dari transformasi tersebut adalah memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai waktu penyelesaian layanan.Β βAsas kita melakukan inovasi ini adalah memberikan kepastian sama masyarakat, kapan masalahnya selesai kalau dia datang ke BPN,β ujarnya.
Dengan diberlakukannya tiga transformasi tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap kualitas pelayanan pertanahan semakin efektif, transparan, dan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola organisasi di lingkungan pertanahan.
Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional






