Aksi “Membina dan Berbagi” Salurkan Bantuan kepada 104 Kader Posyandu
BANGLI Persindo – Transformasi Posyandu menjadi salah satu perhatian Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali dalam aksi sosial “Membina dan Berbagi” di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9). Kegiatan yang digelar di dua lokasi tersebut sekaligus menjadi ruang penguatan kapasitas kader agar mampu mengenali berbagai persoalan masyarakat dan menghubungkannya dengan layanan pemerintah.
Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, hadir memberikan pembinaan sekaligus menyerahkan bantuan kepada 104 kader Posyandu. Kegiatan pertama berlangsung di Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, yang diikuti 50 kader dari enam Posyandu.
Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, dengan melibatkan 54 kader dari lima Posyandu.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing kader mendapatkan bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi terhadap para kader yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat di tingkat paling bawah.
Di hadapan para kader, Ny. Putri Koster menjelaskan bahwa Posyandu saat ini memiliki cakupan tugas yang jauh lebih luas dibandingkan pemahaman masyarakat selama ini. Posyandu tidak lagi hanya identik dengan pelayanan kesehatan, melainkan telah bertransformasi menjadi wadah pelayanan yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Keenam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Untuk membantu kader mengingat keenam bidang tersebut, Ny. Putri Koster mengenalkannya melalui singkatan P3K ST, yakni Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Menurutnya, perluasan cakupan tersebut harus diikuti dengan perubahan pola kerja kader. Kader Posyandu dituntut memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat dan tidak pasif ketika menemukan persoalan di lingkungannya.
“Misalnya, ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat,” ujar Ny. Putri Koster.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat yang memiliki kebutuhan pendidikan tinggi dapat diarahkan untuk memanfaatkan Program 1 Keluarga 1 Sarjana yang disiapkan Pemerintah Provinsi Bali, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. “Kalau memang memenuhi syarat, bisa diarahkan ke program ini,” imbuhnya.
Tidak hanya persoalan pendidikan, kader juga diharapkan mampu mengenali berbagai persoalan sosial maupun ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ketika menemukan kasus seperti pencurian atau persoalan lainnya, kader dapat melakukan pencatatan dan meneruskan informasi melalui jalur koordinasi yang sesuai.
Dengan pola tersebut, kader tidak ditempatkan sebagai pelaksana seluruh layanan, melainkan sebagai pihak yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan persoalan tersebut diteruskan kepada instansi atau pihak yang memiliki kewenangan.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan “Membina dan Berbagi” di wilayahnya. Ia mengatakan Kabupaten Bangli saat ini memiliki 370 Posyandu yang tersebar di 68 desa dan empat kelurahan.
Ia menilai penguatan pemahaman kader menjadi penting mengingat perubahan peran Posyandu yang kini tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan. Sosialisasi mengenai enam bidang SPM pun dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh kader memahami tugas dan fungsi masing-masing.
TP Posyandu Kabupaten Bangli, kata dia, siap mendukung penguatan transformasi tersebut agar keberadaan Posyandu semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi Posyandu sangat bergantung pada pemahaman kader hingga tingkat banjar.
Ia menjelaskan, kader tidak dibebani untuk menjadi pelaksana seluruh pelayanan dalam enam bidang SPM. Tugas utama kader adalah mengenali, mencatat dan mendata persoalan yang ditemukan di masyarakat, kemudian menyampaikannya melalui mekanisme koordinasi yang tersedia. “Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.
Anom Agustina menambahkan, alur koordinasi tersebut dapat dimulai dari kader kepada kelian banjar, kemudian diteruskan kepada perbekel dan jenjang pemerintahan berikutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Melalui kegiatan “Membina dan Berbagi”, TP Posyandu Provinsi Bali berharap penguatan kapasitas kader berjalan beriringan dengan apresiasi terhadap pengabdian mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai enam SPM serta mekanisme koordinasi, Posyandu diharapkan semakin dekat dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan mampu menjadi penghubung efektif menuju pelayanan dasar pemerintah.*
