Rakor Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN
Jakarta Persindonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai strategi mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kemitraan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas penyusunan RDTR di tengah kebutuhan tata ruang yang terus meningkat.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbesar kapasitas penyelesaian RDTR. “Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rakor Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Percepatan RDTR menjadi semakin strategis karena dokumen tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hingga 8 September 2026, tercatat 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS dan pada Agustus 2026 telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Ossy menjelaskan, semakin luas cakupan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang terciptanya proses perizinan yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” jelasnya.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki target ambisius dalam penyelesaian RDTR. Untuk periode 2026 hingga 2028, ditargetkan sebanyak 1.703 RDTR dapat diselesaikan.
Pada 2026, target yang ditetapkan mencapai 500 RDTR. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian ATR/BPN mulai membangun pola kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Melalui skema kolaborasi ini, terdapat 62 paket pekerjaan dengan volume 145 RDTR yang ditargetkan dapat dikerjakan bersama perguruan tinggi. Penyusunannya tersebar di 18 provinsi, dengan konsentrasi utama antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengungkapkan, dari 40 perguruan tinggi yang telah dikirimi permintaan kesediaan untuk berkolaborasi, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya. Komposisinya terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri dan 18 perguruan tinggi swasta. “Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” kata Suyus.
Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mempercepat kuantitas penyusunan RDTR, tetapi juga memperkuat kualitas dokumen tata ruang melalui dukungan keilmuan dan tenaga ahli dari lingkungan akademik.
Rakor tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai wilayah Indonesia secara daring. Turut hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Redaksi Persindo & Humas BPN Gianyar
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
