PersIndonesia.Com,Bangli- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli kembali mengelar rapat dengan Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes). Rapat yang berlangsung, Kamis (4/9/25) dipimpin Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika di dampingi Wakil Ketua, I Komang Carles serta Komisi I DPRD Bangli dan dihadiri Sekda Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra, Kepala BPKSDM, Made Mahendra Putra, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Bangli.
Sang Made Adiatma selaku koordinator Forum Komunikasi Tenaga Honerer menyampaikan pertemuan kali ini terhitung sudah ketiga kalinya. Lanjut dikatakan sebanyak 124 Nakes pengabdi yang tersebar pada seluruh Puskesmas di Bangli hingga saat ini tidak ada kejelasan status dan tanpa menerima gaji (peroleh pendapatan).
Dapat dibayangkan para Nakes pengabdi yang bekerja selama belasan tahun lamanya tidak menerima gaji. Dimana kita pergi kerja dari pagi hanya untuk mengabdi tanpa pernah sepeserpun layaknya honorer, PTT ataupun P3K. “Sebenarnya kami malu sekali bekerja setiap hari akan tetapi selama bertahun tahun tanpa digaji. Bagaimana nasib keluarga kami? Disini gedungnya mewah sekali, tetapi kami di bawah bekerja 24 jam”, ujarnya.
Baca Juga : Berharap Menjadi P3K dan Kantongi NIP, Nakes Pengabdi Gerudug Kantor DPRD Bangli
Menurutnya, dengan kondisi itulah pihaknya berkali kali melakukan audensi. “Melalui pertemuan ini kami berharap bisa diakomodir oleh DPRD dan Pemkab Bangli sehingga apa yang selama ini disampaikan bisa terwujud”, kata Sang Made Adiatma.
Disisi lain Seketaris Daerah (Sekda) Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra mengatakan keterbatasan anggaran menjadi penyebab para Nakes tidak digaji. Dimana, Dana Alokasi Umum (DAU) yang didapat Pemkab Bangli sebesar Rp 38 milyar setiap bulan dari Pusat digunakan untuk belanja pegawai dan pembangunan. Bahkan DAU yang diterima hanya cukup untuk biaya pegawai saja.
Sedangkan opsi lain seperti dana transfer dari Provinsi sebesar Rp 100 milyar juga tidak bisa dipergunakan karena harus melalui proposal dan itupun untuk memenuhi kebutuhan sepesifik seperti perbaikan jalan. “Untuk itu kami nanti akan upayakan mencari solusi lebih lanjut”, ujarnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepala BKPSDM) Bangli, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan total sebanyak 1.581 tenaga pengabian kepada KemenPAN-RB untuk dimasukan database. Dengan hasil para Nakes diminta menanti keputusan Pusat.
“Untuk teman-teman Nakes Pengabdi yang hadir saat ini, termasuk seluruh tenaga Non ASN di beberapa OPD dan rumah sakit dengan jumlah 1.581 sudah kami usulkan ke Menpan-RB. Dan kami terus berkoordinasi dengan pusat agar terselesaikan tahun ini”, terangnya.
Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha menyampaikan pihaknya meminta agar para Nakes Non-ASN ini agar segera dimasukan database dan menjadi PPPK paruh waktu, mengingat nasib mereka telah terabaikan saat pendataan tahap pertama. Padahal tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, khususnya saat pandemi Covid-19.
“Semestinya persoalan ini tidak terjadi jika saja gelombang pertama diselesaikan dahulu. Sekarang data pengabdian mereka dan kita usahkan untuk meloloskan para pengabdi ini, sebab masalah ini kita yang buat”, katanya.
Baca Juga : Inisiatif HKI Diharap Menjadi Pendongkrak Ekonomi dan Pelindung Warisan Budaya Bangli
Ia juga meminta supaya Nakes pengabdi menjadi prioritas, terutama jika kuota yang tersedia dari Pusat lebih sedikit dari yang diharapkan. Apalagi Nakes pengabdi begitu rajin meski tanpa gaji hanya hidup dari Jaspel yang nilainya tak tentu. “Coba sidak ke Puskesmas Puskesmas, pasti yang terlihat wajah-wajah mereka ini. Kalau dibanding PNS ya pasti jauh. Kalau PNS datangnya sebentar”, ungkapnya disambut sorai tepuk tangan para Nakes pengabdi.
Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika mengatakan, melalui pertemuan ini diharapkan apa yang dialami Nakes pengabdi ini, tentunya harus segera ditindaklanjuti dengan mengambil kebijakan-kebijakan agar bisa terselesaikan. “Kami pastikan akan tetap melakukan koordinasi dengan Pemkab dan mengawal hasil dari Kementerian PAN-RB dan BKN”, tandasnya. (IGS).
