Jakarta persindonesia.com โ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat lonjakan investasi signifikan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, nilai investasi yang bersumber dari produk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun sepanjang Oktober 2024โOktober 2025. โIni bukti bahwa tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, tapi sudah menjadi instrumen nyata penggerak ekonomi nasional,โ ujar Nusron dalam keterangan resmi, Senin (27/10/2025).
Nusron menjelaskan, capaian tersebut ditopang oleh percepatan penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai wilayah.
Selama setahun terakhir, Kementerian ATR/BPN menerbitkan 119 RDTR baru, meningkat 21,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, 445 RDTR kini telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS)โnaik 189 dokumen atau sekitar 73,8 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Integrasi ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian lokasi usaha dan izin pemanfaatan ruang secara transparan, cepat, serta berbasis data spasial yang akurat. โDengan sistem ini, tumpang tindih lahan bisa diminimalkan, dan kepastian hukum dalam berusaha semakin kuat,โ tegas Nusron.
Kebijakan penataan ruang yang terintegrasi dianggap sejalan dengan visi pemerintahan PrabowoโGibran yang menekankan pemerataan pembangunan wilayah dan investasi produktif.
Nusron menekankan, tata ruang kini menjadi alat untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, tapi juga menjangkau daerah-daerah potensial yang sebelumnya kurang tergarap.
Lebih dari sekadar angka investasi, Rp357,17 triliun disebutnya mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang nasional.
Investor, kata Nusron, kini melihat adanya transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid.
Selain mendukung investasi, penguatan tata ruang juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.
Setiap RDTR yang disusun memperhitungkan daya dukung sumber daya alam, mitigasi bencana, serta keseimbangan ekologi. โDalam visi PrabowoโGibran, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Karena itu, tata ruang kami jadikan fondasi utama pembangunan berkelanjutan,โ tutur Nusron.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN menargetkan sinkronisasi penuh antara rencana tata ruang pusat dan daerah, percepatan digitalisasi seluruh RDTR, serta penguatan basis data spasial tematik lintas kementerian.
Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola ruang nasional yang efisien, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. โSetiap jengkal tanah di Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib dan berkeadilan,โ tutup Menteri Nusron.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
