Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla 2026
Pontianak Persindo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, terutama perusahaan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).
Menurut Ossy, perusahaan pemegang konsesi lahan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga wilayah kelolanya agar terhindar dari kebakaran. Pemerintah, melalui ATR/BPN, akan terus mengingatkan serta memastikan komitmen tersebut dijalankan secara konsisten.
“Kami mendorong para pemegang HGU, khususnya skala besar, untuk benar-benar menjalankan kewajibannya, termasuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani karhutla,” ujarnya.
Apel kesiapsiagaan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta dihadiri unsur pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, hingga masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga mengungkapkan bahwa tren kejadian karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus tetap dijaga, mengingat potensi kebakaran masih dapat terjadi, terutama di wilayah rawan.
Sementara itu, Menko Polkam menekankan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Ia mengingatkan agar capaian positif yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Rangkaian kegiatan apel juga diisi dengan pemeriksaan kesiapan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta berbagai instansi terkait seperti BNPB, BMKG, BPBD, dan pemadam kebakaran. Selain itu, dilakukan pula peninjauan peralatan pendukung yang disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih efektif, sehingga dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
