Persindonesia.com Jembrana – Tiga aliansi pengemudi yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA), Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER), dan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (20/7/2026).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait kemacetan yang terus terjadi di kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selain itu, para pengemudi juga menyatakan keberatan terhadap rencana pemindahan dermaga logistik dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng.
Saat dikonfirmasi usai acara, Ketua GAPIBA, Sugihartoyo mengatakan, kemacetan di kawasan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang tidak hanya terjadi saat momentum Idulfitri maupun Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurutnya, kemacetan kini terjadi hampir setiap hari dan telah berlangsung selama berbulan-bulan.
“Kami ingin benar-benar menyelesaikan persoalan kemacetan ini. Kemacetan bukan hanya terjadi saat hari-hari besar seperti Idulfitri atau Nataru, tetapi hampir setiap hari. Bahkan, sudah berbulan-bulan hingga saat ini belum berhenti,” keluhnya.
Ia berharap para pemangku kepentingan terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Pihaknya juga ingin mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh instansi terkait.
Terkait rencana pemindahan dermaga logistik dari Ketapang ke Celukan Bawang, Sugihartoyo menegaskan para pengemudi sangat keberatan. Menurutnya, jarak tempuh dari Pelabuhan Ketapang menuju Celukan Bawang jauh lebih panjang dibandingkan rute Ketapang-Gilimanuk.
“Secara otomatis, harga tiket dan biaya operasional akan menjadi lebih mahal. Belum lagi kendaraan dengan muatan lebih dari 40 hingga 50 ton akan kesulitan melintasi jalur menuju Singaraja yang cukup ekstrem,” katanya.
Selain itu, lanjut Sugihartoyo, perjalanan dari Celukan Bawang menuju Cekik dan selanjutnya ke Denpasar juga dinilai akan menambah beban biaya operasional para pengemudi. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kenaikan harga barang.
Menurut Sugihartoyo, salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk adalah menambah jumlah dermaga. Ia menyebut Pelabuhan Ketapang memiliki sembilan dermaga, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk hanya memiliki tujuh dermaga.
“Dengan jumlah kapal sekitar 56 unit, tetapi yang beroperasi hanya sekitar 28 kapal setiap harinya, tentu pelayanan menjadi kurang optimal,” ujarnya.
Konsleting Listrik Hanguskan Rumah Warga Kintamani saat Ditinggal ke Kebun
Ia juga menilai Pelabuhan Ketapang memiliki jalur alternatif menuju Lombok, sementara Pelabuhan Gilimanuk tidak memiliki alternatif penyeberangan lain. Karena itu, penambahan dermaga dinilai menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi kemacetan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi mengatakan, pihaknya menerima berbagai keluhan dan masukan dari para pengemudi, khususnya terkait kemacetan di kawasan Pelabuhan Gilimanuk.
“Beberapa kali kemacetan terjadi hingga yang paling parah sampai ke Kota Negara. Mereka menyampaikan sejumlah hal yang ingin dikonsultasikan agar dapat dicarikan solusi sehingga kemacetan tidak terus berulang,” katanya.
Ia menyebut sejumlah aspirasi yang disampaikan antara lain penambahan dermaga di Gilimanuk serta penolakan terhadap rencana pemindahan dermaga logistik ke Celukan Bawang, Buleleng.
Sri menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Terlebih, para pengemudi disebut telah menyampaikan surat kepada DPR RI dan kementerian terkait. “Kami akan mengawal dan mencarikan solusi. Keinginan Pemerintah Kabupaten Jembrana tentu agar kemacetan seperti ini tidak terus terjadi karena sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Lawan Isu Negatif, Relawan GCP Tegaskan Setia Tanpa Syarat Kawal Prabowo Subianto
Menurutnya, Bupati Jembrana juga telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak ASDP untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan pemanfaatan lahan milik Pemkab Jembrana untuk mendukung pengembangan fasilitas penyeberangan. “Disamping itu, Pak Bupati juga sudah melakukan komunikasi intensif dengan pihak ASDP beberapa waktu lalu untuk mencari solusi,” jelasnya.
Sejumlah lahan, seperti Terminal Kargo dan area parkir manuver, disebut berpotensi dikerjasamakan dengan ASDP maupun pihak lain untuk pembangunan dermaga. “Kalau itu bisa terwujud, tentu kekhawatiran para sopir dapat terurai ke depannya,” katanya.
Terkait rencana pemindahan dermaga logistik ke Celukan Bawang, Sri mengakui kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia berharap rencana itu masih dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat Jembrana, khususnya warga Gilimanuk.
“Kalau itu sudah menjadi aturan pusat, tentu ada kajian yang mendasarinya. Namun, kami berharap masih bisa dikaji ulang karena berkaitan dengan mata pencaharian warga Jembrana,” ujarnya.
Terjatuh Saat Nyalip, Pengendara Nmax Tewas Seusai Terlindas Truck di Baypas Kusamba
Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat Gilimanuk menggantungkan penghasilan dari sektor jasa yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan. Karena itu, pemindahan aktivitas logistik dikhawatirkan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, pihaknya akan membahasnya melalui komisi terkait, khususnya Komisi II. Jika diperlukan, DPRD Jembrana juga akan berkoordinasi dengan kementerian maupun DPR RI untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan para pengemudi. Ts
