Persindonesia.com Banyuwangi – Ketegangan sempat mewarnai Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/11/2025) siang, saat ratusan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyuwangi keluar dari ruang mediasi. Para kepala desa itu terpancing emosi setelah seorang oknum berteriak lantang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk memeriksa dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) oleh aparatur desa.
Seruan tersebut langsung memicu kericuhan. Aksi saling dorong pun sempat terjadi di area gedung dewan sebelum akhirnya diredam petugas Kepolisian dari Polresta Banyuwangi.
“Ada sedikit gejolak tapi dapat diredam,” ujar Kepala Desa Barurejo, Ahmad Zaenuri, usai situasi kembali terkendali.
Legalitas Tanah Ulayat Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa Adat Asahduren Bali
Massa yang didominasi para kepala desa itu sempat membalas teriakan oknum tersebut, namun aparat keamanan bergerak cepat menenangkan suasana. Mereka kemudian diarahkan kembali untuk fokus pada agenda mediasi yang dipimpin Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Suwito.
“Teman-teman kepala desa segera dapat ditenangkan dan kembali fokus ke agenda unjuk rasa serta klarifikasi,” kata Suwito.
Kericuhan ini berawal dari pernyataan Suwito dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, ia menyebut sekitar 80 persen kepala desa di Banyuwangi diduga melakukan pemotongan dana bansos. Pernyataan tersebut memicu kemarahan dan penolakan keras dari para kepala desa yang merasa difitnah dan dicemarkan namanya.
Wamen ATR/BPN Minta TNI AD Percepat Sertipikasi Aset untuk Cegah Penyalahgunaan Tanah Pertahanan
Para kepala desa kemudian mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi untuk menuntut klarifikasi atas pernyataan tersebut, yang dinilai mencoreng integritas pemerintahan desa di Kabupaten Banyuwangi. (Erni)
