ATR/BPN Gandeng KPK dan Pemda Jawa Barat Perkuat Tata Kelola Pertanahan untuk Dorong Ekonomi Daerah

Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)

Cimahi, PERSINDO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat guna membangun tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sekaligus Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah Wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026).

Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto, menegaskan, kolaborasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi langkah nyata dalam menyatukan data, sistem, kewenangan, serta sumber daya untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih efektif. “Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan pertanahan dan tata ruang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Menurut Dony, implementasi kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat legalisasi aset, mengoptimalkan pendapatan daerah, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

Sebagai bagian dari kerja sama, Kementerian ATR/BPN menawarkan sembilan paket program yang dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Program tersebut meliputi integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, tersedia pula program sensus pertanahan berbasis geospasial, penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B), optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik.

Dony menambahkan, Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Pulau Jawa yang menjalankan skema kolaborasi tersebut setelah sebelumnya diterapkan di wilayah Sulawesi dan Lampung. “Karakteristik Jawa Barat yang kompleks dengan kebutuhan pembangunan yang tinggi menjadikan daerah ini sangat strategis sebagai model penguatan ekonomi daerah melalui pembenahan sektor pertanahan dan tata ruang,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dan KPK dalam memperkuat tata kelola aset daerah. Ia menilai penataan administrasi pertanahan akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap aset pemerintah maupun masyarakat.

Dedi berharap seluruh aset pemerintah dapat segera memiliki sertipikat sehingga terlindungi secara hukum. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya menjaga kawasan pertanian, hutan, perkebunan, sumber mata air, serta ruang publik agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki sekitar 3.200 bidang tanah yang belum bersertipikat. Ia menargetkan seluruh aset tersebut, termasuk jaringan jalan milik pemerintah daerah, dapat disertipikatkan paling lambat pada 2027. “Semakin lama tidak disertipikatkan, semakin besar risiko munculnya persoalan hukum maupun sengketa terhadap aset pemerintah,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, yang kemudian diikuti seluruh bupati dan wali kota bersama Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat.

Penandatanganan disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN Dony Erwan Brilianto, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto.

Melalui komitmen tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat implementasi program pencegahan korupsi MCSP, meningkatkan sinergi pengelolaan pertanahan dan tata ruang, menjalankan sembilan paket program sesuai karakteristik daerah, serta memastikan setiap tindak lanjut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional