Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan kementerian selama setahun terakhir diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berkeadilan. โSesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan tanah dan ruang bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi instrumen strategis pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini adalah langkah awal menuju sistem pertanahan yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,โ ujar Wamen Ossy.
Salah satu capaian utama adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus menunjukkan progres signifikan. Hingga Oktober 2025, total 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta bidang sudah bersertipikat. Sepanjang satu tahun terakhir, terdapat tambahan 4 juta bidang tanah terdaftar, di mana 2,69 juta bidang di antaranya telah disertipikasi, dengan nilai ekonomi tambahan mencapai Rp1.021,95 triliun.
Transformasi digital juga menjadi fokus penting dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN mencatat penerbitan 6,1 juta Sertipikat Elektronik (Sertipikat-El), meningkat hampir sembilan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 639 ribu. โTransformasi digital bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan yang cepat dan akuntabel,โ tambahnya.
Di sisi lain, kementerian juga memperkuat perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan. Hingga saat ini, tercatat 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas lebih dari 26 ribu hektare telah terdaftar secara resmi. Dalam satu tahun terakhir, terdapat tambahan 16.600 bidang baru yang berhasil mendapatkan kepastian hukum.
Program Reforma Agraria turut memperlihatkan hasil nyata bagi masyarakat kecil. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah seluas 879.942 hektare telah didistribusikan kepada 11.576 kepala keluarga penerima manfaat. โReforma Agraria menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menata ulang struktur kepemilikan tanah. Tujuannya agar masyarakat kecil punya akses yang sama terhadap sumber daya agraria,โ jelas Wamen Ossy.
Dari sisi penegakan hukum, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat langkah pemberantasan mafia tanah dan penyelesaian konflik agraria. Sepanjang 2025, sebanyak 3.019 kasus pertanahan berhasil diselesaikan. Penegakan hukum terhadap mafia tanah menghasilkan penyelamatan 130,7 juta meter persegi tanah, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dihindari senilai Rp9,4 triliun, serta 140 pelaku yang diproses hukum.
Wamen Ossy menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari agenda besar reformasi kelembagaan dan digitalisasi pelayanan publik yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN. โSetahun ini adalah fondasi untuk melangkah lebih cepat. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola layanan yang berorientasi hasil, profesional, dan berpihak pada rakyat,โ tutupnya.
Humas ATR/BPN Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
