Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
Jakarta Persindonesia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap layanan pertanahan dan tata ruang pada awal tahun 2026. Menurutnya, pelayanan publik yang cepat, pasti, dan terukur harus menjadi komitmen bersama seluruh pegawai.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026). Ia menegaskan bahwa orientasi utama Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan masyarakat, sehingga perbaikan proses kerja harus dilakukan secara berkelanjutan.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, kinerja pelayanan akan dievaluasi secara rutin setiap tiga bulan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dokumen serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Selain kepastian hukum, ia juga menekankan pentingnya kepastian waktu penyelesaian layanan. Masyarakat, menurutnya, perlu mengetahui secara jelas tahapan dan progres penanganan berkas yang diajukan, sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut meninjau perkembangan penyelesaian berkas pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Ia mengingatkan bahwa percepatan penyelesaian berkas telah menjadi agenda nasional sejak akhir tahun 2025 dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh kantor pertanahan.
Ia juga menguraikan bahwa pedoman penyelesaian berkas telah ditetapkan secara bertahap berdasarkan periode masuknya dokumen. Dengan penerapan pedoman tersebut, diharapkan tidak ada lagi berkas lama yang tertahan dan seluruh proses dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Pada sesi diskusi, para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan capaian kinerja serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Forum ini dimanfaatkan untuk menyelaraskan langkah dan merumuskan solusi atas permasalahan pertanahan di masing-masing wilayah.
Kegiatan pembinaan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
