Dikotomi Masih Berlanjut, YPLP Kabupaten PGRI Badung Dorong Pemerintah Ajak Anak Bangsa Pilih Sekolah Vokasi

Badung (persindonesia.com) – Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Kabupaten PGRI Badung Dr.Drs.I Made Gde Putra Wijaya,SH.,M.Si, aktif mendorong pemerintah agar mengajak anak – anak bangsa menempuh dan memilih sekolah kejuruan (vokasi).

Dengan maksud agar nantinya saat anak didik lulus maka akan sudah memiliki ketrampilan (skill) sehingga bisa langsung masuk ke dunia usaha dan industri, terutama bagi para siswa tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Intinya tamat SMK langsung bisa bekerja ataupun menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun juga tidak tertutup kemungkinan apabila siswa berkehendak untuk melajutkan studynya ke perguruan tinggi dalam meningkatkan ketrampilannya, di Bali juga sudah ada banyak pilihan perguruan tinggi yang bertaraf nasional dan berkelas dunia.
Upaya itu agar lulusan tingkat menengah memiliki kesempatan kerja yang tinggi dan mengurangi angka pengangguran dalam usia produktif, seperti kata Putra Wijaya di Badung, Senin (22/11).

Dalam lansiran atnews, Dr.Putra Wijaya memaparkan, kebutuhan industri dan dunia usaha kini berbeda pendekatannya dalam pemilihan sumber daya manusia (SDM), di tengah perkembangan teknologi maupun dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, memang dibutuhkan SDM yang terampil dan skill yang unggul, berdaya saing dan berkarakter yang kuat.
SDM yang dihasilkan pun, sebaiknya dioptimalkan diserap dalam negeri dalam mendukung kemandirian bangsa dan negara menuju Indonesia Maju generasi emas 2045.
Mengingat banyak peluang kerja terampil dalam negeri, masih didatangkan dari luar negeri, seperti daerah pertambangan Sulawesi dari TKA China.
Dalam mewujudkan hal itu, pendidikan vokasi memang membutuhkan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah, kata Dr.Putra Wijaya.

Pembina SMK PGRI 1 Badung ini juga menyatakan belum adanya dukungan optimal dari Pemerintah Daerah Bali sejak sekolah tingkat menangah (SMA)/SMK dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Bali.
“Namun pemerintah justru lebih dominan memberikan anggaran APBD kepada sekolah negeri. Padahal sekolah swasta memiliki fasilitas yang cukup dalam mencerdaskan anak bangsa”.

Dikotomi masih tetap terjadi antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

Ditegaskan “Perhatian pemerintah sangat perlu ditingkatkan agar sekolah swasta bisa optimal dalam mecerdaskan anak bangsa, yang nota bene peranan sekolah swasta sangat tinggi baik dalam jaman perjuangan ataupun didalam mengisi kemerdekaan di jalur pendidikan bagi anak bangsa. Hal itu juga untuk menghindari kelebihan siswa yang ingin masuk sekolah negeri”, demikian Dr.Putra Wijaya mengakhiri.
(Art/krg).

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *