Denpasar persindonesia.com , 4 Juni 2025 – Rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan Pantai Sidakarya, Denpasar Selatan, kembali menjadi sorotan dalam pertemuan terbuka yang digelar di Gedung Kerthasaba, Jayasabha. Gubernur Bali Wayan Koster menerima perwakilan masyarakat dari Desa Adat Intaran, Sidakarya, dan Pulau Serangan, serta tokoh masyarakat dan perwakilan PT Dewata Energi Bersih dalam forum yang bertujuan menjawab kekhawatiran publik terkait proyek ini.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyatakan bahwa pembangunan terminal LNG merupakan bagian vital dari program Bali Mandiri Energi Bersih—strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian energi dan transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan di Pulau Dewata.
“Ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik dari Jawa Timur sangat rentan, dan kita tidak boleh terus berada dalam posisi ini. Terminal LNG adalah solusi realistis dan strategis untuk memastikan Bali memiliki sistem energi yang tangguh dan bersih,” ujar Koster.
Gubernur menekankan bahwa proyek ini tak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan listrik yang kian meningkat, tetapi juga menjaga stabilitas lingkungan dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission Bali tahun 2045.
Sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan seperti rusaknya ekosistem laut, terganggunya wilayah tangkap nelayan, hingga isu keamanan. Menanggapi hal itu, Gubernur memberikan klarifikasi teknis dan menjamin bahwa proyek telah melalui proses kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Koster menjelaskan bahwa jalur kapal LNG tidak menyentuh terumbu karang aktif, kapal pengangkut hanya beroperasi sekitar setiap 42 hari, dan pipa gas akan ditanam pada kedalaman 15 meter tanpa merusak akar mangrove. Ia juga menegaskan bahwa LNG lebih aman daripada LPG karena tidak mudah meledak dan langsung menguap ke udara jika terjadi kebocoran.
Selain itu, pengerjaan infrastruktur akan menggunakan teknologi pengerukan ramah lingkungan seperti kapal hisap pasir dan kelambu lumpur untuk mengurangi kekeruhan air laut.
“Saya pastikan tidak ada pembangunan yang akan merugikan masyarakat atau dilakukan secara represif. Prinsip saya adalah transparansi dan keberpihakan pada rakyat serta kelestarian Gumi Bali,” tegasnya.
Lebih jauh, proyek terminal LNG disebut akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa adat terdampak melalui peluang kerjasama BUMDes dan BUMDA, penataan kawasan wisata, serta pengelolaan dermaga dan fasilitas pendukung lainnya.
Terminal ini akan terhubung langsung dengan sistem pembangkit PLTG Pesanggaran serta proyek pembangkit baru di perbatasan Denpasar-Gianyar, yang ditargetkan menyuplai hingga 1.550 MW listrik pada 2029—jumlah yang diproyeksikan cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Bali.
Program Bali Mandiri Energi Bersih sendiri merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti batu bara dan solar, sekaligus menjadi bagian dari gerakan nasional menuju transisi energi bersih dan pariwisata hijau.
@krg
