Bupati Badung dalam Sidang Paripurna, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 Raperda di Ruang Sidang Utama Gosana, Senin (28/7),
Badung Media Persindonesia, 28 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Hal ini terlihat dalam Sidang Paripurna DPRD Badung yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Senin (28/7), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) prioritas.
Turut hadir dalam sidang tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, yang menegaskan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Bahas Tiga Raperda Prioritas, Tiga Raperda yang menjadi fokus pembahasan meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin sidang yang juga dihadiri oleh para anggota DPRD, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, serta jajaran perangkat daerah dan tenaga ahli DPRD.
Fokus Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Daerah, Dalam keterangannya usai sidang, Bupati Adi Arnawa menyambut baik pandangan fraksi-fraksi yang rata-rata menitikberatkan pada penguatan sektor infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
“Fraksi-fraksi melihat RPJMD sebagai landasan yang kuat untuk menjawab kebutuhan pembangunan ke depan, dan sebagian besar menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta penguatan ekonomi berbasis wilayah,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, arah kebijakan tersebut selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pariwisata berkualitas yang berbasis nilai-nilai lokal melalui konsep “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Bupati Adi Arnawa juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor unggulan seperti pajak hotel dan restoran. Ia mengungkapkan, revisi Perda Pajak Daerah serta penyesuaian KUA dan PPAS merupakan langkah strategis untuk mengamankan pembiayaan pembangunan daerah.
“Langkah ini tidak hanya untuk menyesuaikan regulasi, tetapi juga memperkuat dasar fiskal kita demi kesejahteraan masyarakat Badung,” tegasnya.
Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kinerja, Sebagai penutup, Bupati menyampaikan komitmennya untuk terus bekerja keras dan menjadikan masukan fraksi sebagai motivasi.
“Masukan DPRD sangat berarti bagi kami. Ini bukan hanya evaluasi, tapi juga dorongan agar kinerja pemerintah semakin terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
@Hms/red
