Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI
Jakarta Persindonesia.com (Kanwil BPN Bali) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp10,6 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Usulan tersebut dipaparkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai program strategis kementerian, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, penguatan tata kelola organisasi, hingga percepatan penyusunan kebijakan penataan ruang nasional.
Menurutnya, sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencapai lebih dari Rp7,3 triliun. Sementara itu, sektor pengelolaan dan pelayanan pertanahan memperoleh alokasi sekitar Rp2,56 triliun, sedangkan program penyelenggaraan penataan ruang direncanakan menerima dukungan dana sebesar Rp724 miliar.
Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran senilai Rp3,23 triliun. Tambahan dana ini diperlukan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, kebutuhan belanja pegawai, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
Nusron menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut masih berupa usulan yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI dalam tahapan berikutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN turut memaparkan perkembangan realisasi anggaran kementerian hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, serapan anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau sekitar 36,23 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp8,79 triliun. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi kementerian. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di Indonesia mengikuti jalannya rapat secara virtual.
Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pemaparan pagu indikatif RAPBN 2027 serta menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan kementerian.
Menurutnya, usulan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat mendatang guna memastikan program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Β Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
