Salah seorang warga pengguna layanan
Tangerang Persindonesia.com (Kanwil BPN Bali) – Tidak sedikit masyarakat yang masih merasa bingung saat hendak mengurus sertipikat tanah maupun proses peralihan hak. Beragam persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sering kali membuat warga memilih mencari informasi terlebih dahulu agar proses pengurusan berjalan lancar.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan layanan konsultasi pertanahan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang. Melalui layanan ini, warga dapat memperoleh penjelasan langsung mengenai prosedur, tahapan, hingga kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan.
Salah seorang warga, Andri, mengaku datang ke MPP untuk memastikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses peralihan hak atas tanah. Ia mendapatkan penjelasan lengkap dari petugas mengenai dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan, sehingga memiliki gambaran yang lebih jelas sebelum memulai proses administrasi.
Menurutnya, informasi yang diberikan sangat membantu karena disampaikan secara rinci dan mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menebak-nebak persyaratan yang harus dilengkapi. “Kami jadi lebih yakin karena semua dijelaskan secara jelas. Apa yang harus dibawa dan tahapan yang harus dilalui sudah diketahui sejak awal,” ujarnya.
Pengalaman positif juga dirasakan Bukit Solomon Kusuma Negara saat mengurus dokumen pertanahan milik keluarganya. Ia menilai keberadaan berbagai instansi pelayanan dalam satu lokasi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan beberapa layanan sekaligus.
Selain memperoleh informasi terkait pendaftaran sertipikat tanah pertama kali, ia juga dapat menyelesaikan kebutuhan administrasi lain yang berkaitan dengan perpajakan daerah tanpa harus mendatangi kantor yang berbeda.
Menurut Bukit, sistem pelayanan terpadu tersebut membuat proses pengurusan menjadi lebih praktis dan efisien. Masyarakat dapat menghemat waktu sekaligus memperoleh kepastian mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.
Kehadiran layanan konsultasi pertanahan di MPP merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat. Melalui layanan ini, warga dapat berkonsultasi langsung dengan petugas sehingga memahami prosedur layanan secara benar dan terhindar dari kesalahan administrasi yang berpotensi menghambat proses pengurusan.
Dengan tersedianya layanan informasi yang mudah dijangkau, masyarakat diharapkan semakin percaya diri dalam mengurus kebutuhan pertanahan secara mandiri, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Humas Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
