Menteri ATR/BPN Tekankan Reformasiigor Pelatihan dan Evaluasi Kompetensi Aparatur
Jakarta Persindo โ Upaya peningkatan kualitas layanan pertanahan terus diperkuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pelaksanaan pelatihan aparatur yang disertai asesmen kompetensi secara berkelanjutan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar berdampak pada pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026). Menurutnya, pelatihan dan asesmen harus menjadi bagian dari strategi peningkatan profesionalisme aparatur, bukan sekadar rutinitas administratif. โPelatihan harus dirancang secara terukur dan diikuti dengan asesmen yang jelas. Tujuannya agar kita tahu kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi pengetahuan teknis, keterampilan, maupun sikap pelayanan kepada masyarakat,โ kata Nusron Wahid.
Ia menilai, selama ini masih terdapat pelatihan yang belum memberikan dampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap metode, kurikulum, hingga lembaga penyelenggara pelatihan perlu dilakukan secara menyeluruh. โKalau setelah pelatihan tidak ada perubahan kualitas layanan, berarti ada yang harus dibenahi. Bisa dari kurikulumnya, cara mengajarnya, atau sistem evaluasinya,โ ujarnya.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya validitas sertifikasi kompetensi. Ia meminta agar hasil sertifikasi sejalan dengan kemampuan riil aparatur dalam menjalankan tugas. Ketidaksesuaian antara nilai ujian dan kinerja dinilai sebagai indikasi perlunya perbaikan sistem pengujian.
Selain itu, ia mendorong pengaktifan kembali sejumlah pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai efektif, termasuk pelatihan bagi petugas bidang hukum. Pelatihan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi kompleksitas persoalan pertanahan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa program pelatihan tahun 2026 telah disusun. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada umpan balik dari kantor wilayah dan satuan kerja di daerah. โEvaluasi dari Kanwil menjadi kunci. Kami memerlukan laporan berkala untuk melihat sejauh mana pelatihan berdampak pada kinerja dan pelayanan, sekaligus sebagai bahan penyempurnaan kurikulum,โ jelas Agustyarsyah.
Ia menambahkan, hasil evaluasi pelatihan tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2025, akan dijadikan dasar dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pelatihan tahun 2026 agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.
Rapat pimpinan tersebut diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir secara langsung, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran yang mengikuti secara daring dari berbagai daerah di Indonesia.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
