Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
Jakartaย Persindo โ Kualitas pelayanan pertanahan di loket Kantor Pertanahan menjadi perhatian serius Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Ia menegaskan bahwa petugas loket perlu dibekali pemahaman mendalam terkait produk layanan serta kemampuan hospitality agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan konsisten.
Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026). Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lini depan harus diiringi dengan keselarasan kerja antara loket pelayanan dan back office. โPetugas loket perlu melalui asesmen ulang, terutama di kantor-kantor pertanahan besar. Mereka harus benar-benar menguasai product knowledge dan juga memiliki sikap hospitality yang baik. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan,โ ujar Nusron Wahid.
Ia menjelaskan, ketidaksamaan pemahaman terkait produk layanan sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Berkas yang bolak-balik karena persyaratan berubah menjadi salah satu keluhan utama yang harus segera dibenahi melalui standar pelayanan yang jelas dan komprehensif.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan pentingnya pembinaan terpadu bagi petugas loket dan front office melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Menurutnya, loket pelayanan merupakan wajah utama institusi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. โFront end kita ada di loket. Kalau di situ tidak kuat, citra pelayanan kita juga ikut terdampak,โ tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menyoroti peran Kepala Kantor Pertanahan dalam memastikan koordinasi berjalan optimal. Ia menilai, sinkronisasi antara petugas loket, manajer loket, dan back office menjadi kunci utama kelancaran pelayanan. โJika ada penolakan berkas karena persyaratan tertentu, harus ada kesepahaman bersama. Kepala Kantor bertugas memastikan itu berjalan,โ ujar Virgo.
Dalam forum pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta juga memaparkan capaian kinerja serta kendala pelayanan yang masih dihadapi di masing-masing wilayah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
