Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI
Jakarta persindonesia.com β Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan capaian kinerja terbaru kementeriannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025). Salah satu poin utama yang dipaparkannya adalah keberhasilan penanganan sengketa dan perkara pertanahan yang telah mencapai 99,45% hingga November 2025.
Dari total target 2.002 kasus, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.991 kasus. βCapaian ini memperlihatkan komitmen kami dalam menuntaskan permasalahan pertanahan. Kami optimis angka penyelesaian bisa mencapai 100% sebelum tahun anggaran berakhir,β kata Nusron di Gedung Nusantara II.
Selain penanganan sengketa, Nusron juga merinci perkembangan sejumlah program prioritas kementerian. Program Akses Reforma Agraria telah berhasil memberdayakan 8.900 kepala keluarga, atau sekitar 93,27% dari target yang ditetapkan. Untuk pendaftaran tanah ulayat, realisasi bahkan melampaui target. Dari 15 bidang yang direncanakan, 17 bidang telah terdaftar, setara 113,33%.
Nusron menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, sekaligus berharap dukungan politik dan pengawasan dari anggota Komisi II terus diperkuat. βKami berkomitmen menjalankan program 2025 dengan optimal dan tentu membutuhkan dukungan penuh dari Komisi II,β ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Kementerian ATR/BPN. Ia menekankan bahwa Komisi II siap mendukung kebutuhan program dan anggaran mitra kerja. βKomisi II akan terus memberikan dukungan terhadap seluruh rencana kerja yang membawa manfaat bagi masyarakat,β tuturnya.
Rapat tersebut juga diikuti oleh para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan ATR/BPN, serta satuan kerja daerah secara daring dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
