KOPDAR Bareng Mas Dar bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia
Yogyakarta Persindonesia.com (Kanwil BPN Bali) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya keterbukaan pejabat publik terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar Total Politik di Auditorium Joglo GIK Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Di hadapan ratusan peserta yang didominasi mahasiswa, Menteri Nusron menyampaikan bahwa seorang pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai konsekuensi dari tugas yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan bahan evaluasi penting untuk memastikan kebijakan pemerintah terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar. โKalau saya ingin kebijakan yang saya buat menjadi lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,โ ujarnya.
Dalam momentum Bulan Pancasila, Menteri Nusron mengajak generasi muda untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan dengan memberikan masukan yang konstruktif. Ia menilai nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah perlu dikaji secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus dibuka sebagai sarana koreksi dan penyempurnaan kebijakan.
Selain membahas isu kebangsaan dan pemerintahan, Menteri Nusron turut mengaitkan kegiatan tersebut dengan momentum Tahun Baru Islam yang jatuh pada malam yang sama. Ia mengajak peserta untuk menjadikan pergantian tahun sebagai kesempatan melakukan refleksi dan memperbaiki diri. Menurutnya, semangat perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga harus menjadi prinsip dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk terus menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Kegiatan dialog tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Acara berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta sebelum akhirnya dihentikan lebih awal karena situasi yang kurang kondusif.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan tersebut sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, beserta jajaran.
Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
