Persindonesia.Com,Bangli – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua, I Nyoman Budiada dan I Komang Carles serta dihadiri langsung oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Senin (30/3/2026).
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan melalui pembicara Wayan Mertha Suteja menyampaikan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Bangli, perlu kiranya menempatkan pembangunan sektor pertanian menjadi primadona dan prioritas utama dengan menitik beratkan keberpihakan terhadap anggaran bidang pertanian. “Karena sektor ini memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Bangli Gelar Paripurna Penyampian LKPJ Kepala Daerah TA 2025, PAD Capai 90 Persen
Kata Suteja, selama ini pengelolaan keuangan daerah sudah baik dan pemanfaatnya sudah mengedepankan azas kebutuhan dengan standar skala prioritas, ini perlu di pertahakan bahkan bila perlu ditingkatkan lagi kedepannya. “Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu kiranya melakukan terobosan dan inovasi guna menggali potensi daerah, sehingga bisa menunjang pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat”, sebutnya.
Sementara itu, Fraksi Golongan Karya melalui pembicaranya, I Nengah Darsana mengatakan secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangli telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 94,28% dari target, serta realisasi belanja daerah sebesar 93,39%. Hal ini menunjukkan adanya upaya optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun pihaknya menekankan agar capaian tersebut harus terus ditingkatkan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan Krama Bangli secara menyeluruh.
Sedangkan untuk realisasi PAD sebesar 90,06% menunjukkan capaian yang belum optimal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan proporsi lebih dari 70% mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif rendah dan memerlukan penguatan secara berkelanjutan.
“Oleh karena itu, kami mendorong Bupati serta jajaran OPD untuk melakukan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Darsana, diperlukan inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD yang adaptif berbasis teknologi dan tata kelola yang akuntabel. Untuk rasio realisasi belanja modal sebesar 83,84% menunjukkan masih adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berpotensi menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur serta kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, pihaknya menekankan urgensi reorientasi kebijakan belanja daerah melalui peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif, efisien, dan tepat sasaran berbasis outcome.
“Penguatan belanja modal perlu diprioritaskan secara konsisten dengan memastikan perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat waktu, serta pengawasan yang akuntabel, sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Baca Juga : Viral! Pungutan Retribusi di Kintamani Tuai Sorotan, Pemkab Bangli Klaim Sesuai SOP
Disisi lain, Fraksi Restorasi Raya melalui pembicara, I Ketut Guna merekomendasikan beberapa hal, diantaranya, agar Pemerintah Daerah meningkatkan inovasi dalam menggali potensi PAD berbasis kearifan lokal. Memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal. Memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kami berharap pelaksanaan APBD kedepan lebih berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penanganan kemiskinan, pengangguran serta penguatan ekonomi kerakyatan”, pungkasnya. (*)
