Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Badung: Cerdas, Kritis, Brilian, dan Elegan Mengupas Ranperda APBD 2026

I Wayan Puspa Negara, SP.,M.Si. Ketua Fraksi Partai Gerindra

 

Badung Bali – Pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Badung terhadap Ranperda APBD Badung  th 2026 dan Ranperda pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal ,  Pada Rapat Paripurna ke 6 masa persidangan pertama tahun 2025 , selasa 04 November 2025 Pandangan umum Fraksi Gerindra sangat menarik, dibaca dengan intonasi yang apik, berenergi, menggigit,  lugas dan futuristik ucap beberapa Tenaga Ahli dan akademisi yg hadir di sidang paripurna kemarin.

Fraksi Gerindra start dengan mengingatkan  pemerintah  bahwa Bulan November atau yang secara universal menjadi judul lagu dari Guns N’ Roses,  November rain , bahwa memasuki bulan november yang umumnya kita mulai memasuki musim penghujan hingga angin kencang, meminta pemerintah untuk mempersiapkan early warning System dan Langkah langkah Mitigasi terhadap  bencana banjir, longsor dan angin kencang, yang berpotensi melanda kabupaten badung, terutama di wilayah SAMIGITA (seminyak, Legian & kuta) yang rentan dengan banjir & genangan di setiap musim penghujan, dimana fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana seperti : perahu karet, penambahan pompa portable pengendali Banjir, membuat crisis centre dan unit unit terkait standby 24 jam, seperti BPBD, Tagana, Perkim   Damkar, Balawista, Dlhk, PMI, hingga  Basarnas. Disisi lain Fraksi Gerindra memberi Apresiasi kepada Bupati yg telah serius mengambil langkah pencegahan banjir dg melakukan pengerukan sedimentasi Tukad Mati sepanjang 5 km dg Ekskavator amfibi. Namun demikian ketua Fraksi Gerindra Puspa negara  tetap meminta Bupati untuk menambah jumlah excavator agar pergerakan pengerukan sedimentasi  lebih cepat, disamping itu  puspa negaea meminta Bupati untuk memggerakkan semua unit terkait untuk menggelontor semua saluran air, drainase, gorong gorong, membuat sodetan hingga peninggian beberapa ruas jalan di kawasan Samigita, spt jl. Kunti 2, jl Campuhan 1,2, Jl Pandawa, jl Dewi Sri 4, hingga jl marga kirana 2. Memfungsikan mandor Drainage  & Mandor Jalan, untuk mengawasi jalan & saluran air di seluruh Badung.

Selanjutnya masalh kenaikan NJOP PBB th 2025 menjadi sorotan tajam Fraksi Gerindra, dimana puspa negara meminta jangan ada  menaikan PBB di Badung tahun 2026 sesuai Permendagri no 14 tahun 2025 yang memuat larangan penaikan NJOP di tahun 2026. Terhadap kenaikan Pbb tahun 2025, puspa negara memberi apresiasi kepada Plt Kepala Bapenda Badung yang telah demgan sigap melayani masyarakat untuk Menurunkan PBB, Penghapusan Denda, dan PengeNolan Pbb untuk rumah hunian non komersial dg luas bangunan maksimal 500m2, lahan kosong, lahan jalur hijau, lahan limitasi, lahan perlindungan setempat, Lsd & Lp2b.

Terhadap persewaan asset Pemda Badung di pantai Tanjung benoa, puspa negara meminta Bupati memberi penjelasan yang komprehensif dan menjamin kegiatan adat, tradisi, budaya dan keagamaan masyarakat Tanjung benoa dapat menggunakan akses pantai yang disewakan tersebut tanpa ada yang mengusik, karena area itu adalah publik space dan sudah turun temurun digunakan oleh krama Tanjung Bedoa dlm kegiatan adat menuju setra Tj Benoa, hal ini sesuai dg UU no 27 th 2007 tentang  Pengelolaan wilayah pesisir dan oulau pulau kecil, serta berdasarkan SK Bupati Badung no  203/0411/HK/2021 tentang pengelolaan Pantai Tanjung benoa oleh desa adat Tanjung benoa.

Terkait Jl Goa Gong di Kuta Selatan yang memiliki tanjakan ekstrim dan sering menimbulkan kecelakaan,  puspa  negara meminta Bupati segera melakukan Alinyemen (penataan elevasi) dan atau  mempercepat proses  penentuan jalan alternatifnya.
Terkait tingginya laju alih fungsi lahan yang mencapai  348 hektar di tahun 2024, puspa negara meminta Bupati untuk segara melakukan pengkajian dan melaksanakan komitmen untuk  mengararahkan Sana pemerintah untuj membeli lahan jalur hijau dijadikan aset daerah untuk menekan laju alih fungsi lahan dan pertahanan lingkungan hidup, ekosistem & bentang alam.

Terkait Ide Bpk Prabowo Subianto untuk memindahkan LP kepinggiran kota, Puspa Negara sependapat dan mendukung  langkah Bupati Badung yang berencana menjadikan LP Kerobokan seluas 3,9 Ha. Menjadi taman kota. Sekaligus mari kita Bangga punya Presiden yang diakui Dunia ” Prabowo for Global Peace”. Selanjutnya Puspa negara meminta agar Bupati memfasilitasi,  mempercepat dan mensukseskan segera   program Nasional di Badung, yakni program Trisula Bpk Prabowo, Pembentukan Koperasi merah putih, Check kesehatan Gratis, dan Makan Bergisi Gratis (MBG) agar Bupati berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional.

Terkait program beasiswa tahun 2026, satu KK minimal satu Sarjana, merupakan program brilian Bupati Badung, untuk memperkuat SDM krama Badung, hal ini searah dengan pemikiran Fraksi Partai Gerindra. Upaya Bupati melakukan Penataan Ground zero, pembelian lahan menjadi aset daerah difungsikan  untuk kantong kantong parkir di Samigita kami dukung penuh, krn hal ini menjadi instrumen penting dalam menata kesemrawutan parkir dan kesemrawutan lalu lintas di Samigita,  fraksi Gerindra mengusulkan penataan Monumen Tuan Lange  di kuta untuk mengenang jasa Tuan Lange atau Mads Johansen Lange seorang warga berkebangsaan Denmark yang dianugerahi Orde Singa Belanda  atas jasanya  mengembangkan kuta sebagai kawasan perdagangan dan pariwisata internasional awal abad ke 19.
Terhadap Keamanan dan kenyamanan  di destinasi primer pariwisata Badung,  puspa negara meminta Bupati berkoordinasi  intens dengan  institusi lintas vertikal yakni Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Bandara, Kakanim Imigrasi Ngurah Rai,  untuk melakukan kegiatan operasi, penertiban, patroli dan incharge/stanby di titik titik strategis untuk antisipasi Penyakit destinasi.

Terhadap Lampu Penerangan  Jalan  dan Lampu Strategis yg terasa masih kurang di destinasi Samigita, agar segera di pasang di th 2026.  Khusus thd Pendapatan Daerah / PAD, puspa negara memberi usulan bahwa masih mungkin dinaikan dg melihat peningkatan kunjungan wisman dan wisdom  ke Badung th 2026 yg ditarget 6,5 jt. Wisman.
Selanjutnya puspa negara menyatakan bahwa Fraksi Gerindra dapat memyetujui kedua Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda.

Secara gradual Pandangan umum fraksi gerindra sangat komprehensif, cermat, cerdas dan elegance dlm memberikan pandangan, fraksi Gerindra   mampu menelisik detak jantung persoalam  masyarakat Badung untuk segera  dilakulan penanganan , peningkatan dan maintenan pembangunan baik fisik maupun non fisik secara,seimbang. Fraksi Gerindra begitu cermat dan cerdas memotret RAPBD tahun 2026 untuk selanjutnya di komparasikan  dengan fakta fakta  lapangan sehingga jangkauan APBD 2026 yang mengarah pro rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang baik menuju kesejahteraan masyarakat Badung diyakini dapat dicapai melalui program Terukur Sapta Kriya Adicipta.

(WPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *