Pelepasan HPL Gilimanuk Masuk Paripurna, Pansus Rekomendasikan LO Kejati Bali

Persindonesia.com Jembrana – Proses pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Gilimanuk memasuki tahap pembahasan akhir di DPRD Jembrana. Panitia Khusus (Pansus) HPL Gilimanuk telah menyepakati rencana pelepasan lahan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan dan dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna.

Kesepakatan itu menjadi hasil pembahasan Pansus setelah melakukan serangkaian kunjungan kerja, rapat koordinasi, serta kajian dan pendalaman aspek hukum terkait status HPL Gilimanuk.

Saat dikonfirmasi, usai Rapat Internal Pansus HPL Gilimanuk, Ketua Pansus HPL Gilimanuk DPRD Jembrana, I Ketut Suastika alias Cohok atau Cuhok, mengatakan Pansus telah menggelar rapat terakhir untuk merampungkan laporan yang akan disampaikan dalam paripurna.

“Hari ini kami dari Pansus HPL Tanah Gilimanuk sudah melakukan rapat terakhir untuk membuat laporan ke Paripurna. Kami sudah melakukan banyak kegiatan seperti kunjungan kerja, rapat koordinasi bersama teman-teman di Pansus, sehingga hari ini kami memutuskan untuk melaporkan,” ujarnya, Kamis (24/9).

1,5 Kilogram Sabu Disita Dua Pria Diamankan, Ditresnarkoba Polda Babel Kembali Gagalkan Peredaran Gelap Narkotika

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian, kunjungan kerja dan pendapat hukum yang telah dilakukan, Pansus menyetujui agar rencana pelepasan HPL Tanah Gilimanuk berdasarkan surat permohonan Bupati Jembrana dibawa ke rapat paripurna.

Namun, Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan dalam proses selanjutnya. Salah satunya meminta Legal Opinion (LO) kepada Kejaksaan Tinggi Bali. “Kami juga merekomendasikan untuk meminta LO (Legal Opinion) ke Kejaksaan Tinggi Bali, kemudian dengan dasar hukum yang berbeda. Jadi, bukan lagi memindahtangankan, tetapi pelepasan,” jelasnya.

Selain LO, Pansus merekomendasikan dilakukan kajian dan appraisal terhadap lahan Gilimanuk oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Pendataan ulang juga dinilai penting untuk memastikan kondisi dan jumlah hunian maupun fasilitas umum yang berada di kawasan tersebut.

Pendataan nantinya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta KJPP.”Melakukan pendataan ulang oleh BPN, kemudian BPKAD dan KJPP turun bersama-sama ke Gilimanuk untuk memastikan hunian dan fasilitas umum. Jangan sampai kemudian ada pendatang-pendatang baru,” katanya.

Polsek Bubutan Ungkap Pencurian Sepeda Motor, Tiga Tersangka Diamankan

Ia menyebutkan, pendataan tersebut juga akan mengacu pada data BPKAD mengenai jumlah kapling yang telah ada di kawasan Gilimanuk.

Cohok menegaskan, persetujuan Pansus bukan merupakan akhir dari seluruh proses. Setelah nantinya mendapat persetujuan dalam paripurna, Bupati Jembrana masih harus menindaklanjuti hasil LO dan appraisal sebelum mengajukan proses selanjutnya kepada kementerian terkait.

“Masih panjang ini kalau kita bicara SHM. Tapi itu adalah kerja daripada Bupati nantinya,” ujarnya.

Pansus sendiri dijadwalkan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Jembrana pada Oktober 2026, sesuai dengan masa tugas Pansus.

Tampil di Tokyo, Bina Vokalia Bali Raih Juara I, Koster Apresiasi Talenta Anak Bali

Terkait kekhawatiran lahan setelah dilepas HPL akan menjadi status quo atau beralih kepada investor, Cohok mengatakan mekanisme yang disiapkan telah mengantisipasi hal tersebut. Setelah keputusan pelepasan diterbitkan, masyarakat yang telah terdata dan tinggal di kawasan tersebut dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan.

“Ketika SK Bupati, SK pelepasan itu keluar, langsung ada permohonan masyarakat yang tinggal di situ. Kan sudah ada pendataan ulang nanti oleh KJPP, BPN dan BPKAD,” katanya.

Menurut Cohok, berdasarkan hasil pendataan tersebut, surat pelepasan dan permohonan akan diproses oleh Bupati. Ia juga menyebut terdapat yurisprudensi terkait persoalan serupa di sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Makassar, dan Jakarta.

“Jadi tidak ada kekhawatiran kita ketika dilepas akan menjadi status quo atau bahkan dimiliki oleh investor, enggak ada. Yurisprudensinya sudah ada di Surabaya, Makassar dan di Jakarta,” pungkasnya. TS