Komisi II DPR RI Beri Dukungan Awal terhadap Kebutuhan Anggaran ATR/BPN Tahun 2027
Jakarta Persindonesia.com (BPN Gianyar) – Rencana kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Tahun Anggaran 2027 mendapat perhatian positif dari Komisi II DPR RI. Dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pembahasan tidak hanya menyoroti kebutuhan anggaran kementerian, tetapi juga berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan pagu anggaran lebih dari Rp10,6 triliun guna mendukung pelaksanaan program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang. Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut disusun untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus mempercepat sejumlah agenda pembangunan nasional.
Sebagian besar anggaran direncanakan dialokasikan untuk memperkuat dukungan manajemen dan operasional kementerian. Sementara sisanya akan digunakan untuk program pelayanan pertanahan serta penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi tugas utama ATR/BPN.
Selain pagu indikatif, kementerian juga mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp3,23 triliun. Tambahan tersebut dinilai penting untuk mendukung sejumlah program prioritas, antara lain percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, kebutuhan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah.
Dalam pemaparannya, Nusron menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI sesuai mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tak hanya membahas rencana tahun depan, rapat kerja juga menjadi momentum bagi ATR/BPN untuk melaporkan perkembangan kinerja tahun berjalan. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran kementerian tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau sekitar 36,23 persen dari total pagu yang tersedia.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat penyerapan anggaran dinilai menjadi indikator positif dalam pelaksanaan program dan kegiatan kementerian sepanjang tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut. Ia menyatakan bahwa Komisi II telah menerima pemaparan pagu indikatif RAPBN 2027 yang disampaikan Kementerian ATR/BPN dan menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan.
Menurutnya, kebutuhan tambahan anggaran tersebut perlu dibahas lebih rinci dalam rapat lanjutan guna memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Rapat kerja turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi kementerian. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya pembahasan secara virtual.
Humas ATR/BPN Kabupatan Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
