Persindonesia, Tegal – Proyek rehabilitasi bendungan senilai Rp65 miliar yang berlokasi di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, menjadi sorotan serius sejumlah media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dugaan ketidaksesuaian anggaran dan potensi dampak lingkungan mendorong lebih dari 40 perwakilan media dan LSM menggelar konsolidasi di Rumah Makan Bebakaran, Pangkah, pada Rabu, 30 Juli 2025.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan audiensi dengan pihak Balai Pengelolaan Wilayah Sungai (BPWS) Pemali-Juana yang berkantor di Semarang.
Mereka mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
Hari Tato dari Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Tengah mengkritisi potensi dampak lingkungan ditimbulkan dari proyek bendungan tersebut terhadap masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Desa Danawarih.
Sementara itu, tokoh masyarakat Irwan Jaelani menyayangkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek strategis ini.
Dan Beberapa Media dan LSM menyoroti perbedaan signifikan antara angka anggaran yang diinformasikan ke publik.
“Awalnya, anggaran proyek disebut-sebut mencapai Rp100 miliar dari Kementerian PUPR pada April, kemudian turun menjadi Rp85 miliar saat sosialisasi di bulan Mei.
Namun, di papan informasi proyek yang terpasang di lapangan, hanya tercantum Rp65 miliar,” ungkapnya.
Proyek ini mencakup empat titik pekerjaan: Rehabilitasi Bendungan Danawarih, Slarang Kidul, Gronsil Lebaksiu, serta sodetan saluran induk Gung dan saluran induk sekunder.
Apollo, salah satu wartawan yang hadir, juga menyoroti kualitas pekerjaan di lapangan menyatakan perlunya evaluasi apakah pondasi dan konstruksi telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
Media yang hadir antara lain Bintang News, Faktanews24, Potret Pantura, News Metro, dan lainnya. LSM yang turut serta termasuk KPMP dan Buser Indonesia.
Pertemuan tersebut dianggap sebagai langkah awal mendorong transparansi penggunaan anggaran negara, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Serta kejelasan teknis pelaksanaan proyek strategis nasional berdampak langsung bagi masyarakat Tegal dan sekitarnya. (Kar/red).
