PU Fraksi Gerindra DPRD Badung dibacakan Wayan Puspa Negara.SP.,M.Si.,ST
Mangupura Persindonesia.com – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung menegaskan pentingnya langkah cepat, terukur, dan komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama menyangkut infrastruktur, lingkungan, transportasi, kebencanaan, serta keamanan kawasan pariwisata.
Pandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra Badung yang disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Wayan Puspa Negara, dinilai tidak hanya memberikan evaluasi terhadap arah pembangunan daerah, tetapi juga menawarkan sejumlah langkah konkret berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan.
Penyampaian PU tersebut diperkuat dengan penggunaan data serta gambaran situasi aktual, sehingga berbagai persoalan yang disoroti dapat menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap kerja keras Bupati Badung beserta jajaran, khususnya terkait rancangan peningkatan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD yang mencapai lebih dari Rp181 miliar.
Fraksi Gerindra optimistis target tersebut dapat direalisasikan. Namun, pemerintah daerah diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi sektor ekonomi dan pariwisata, mulai dari dinamika geopolitik hingga bencana alam, perubahan iklim, cuaca ekstrem, maupun aktivitas vulkanik.
Kondisi tersebut, menurut Fraksi Gerindra, perlu diantisipasi karena dapat memberikan dampak langsung terhadap kunjungan wisatawan. Salah satunya terlihat dari adanya pembatalan maupun pergeseran sebanyak 108 penerbangan domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang berpotensi berdampak terhadap kedatangan sekitar 13.000 wisatawan domestik.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra mendorong Pemkab Badung memperkuat sistem mitigasi serta menyiapkan Crisis Centre sebagai pusat koordinasi dalam menghadapi situasi darurat yang berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata dan perekonomian daerah.
Tidak hanya sektor pariwisata, persoalan abrasi Pantai Kuta, sampah, banjir, kemacetan, utilitas yang semrawut hingga parkir di kawasan destinasi wisata turut menjadi sorotan.
Fraksi Gerindra meminta persoalan-persoalan tersebut tidak ditangani secara parsial, melainkan melalui kebijakan yang terintegrasi dan memiliki target penyelesaian yang jelas.
Salah satu perhatian utama diarahkan pada upaya pencegahan banjir di kawasan Dewi Sri dan sekitarnya. Fraksi Gerindra meminta Bupati Badung mengambil langkah diskresi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh, termasuk pengerukan Tukad Mati sepanjang sekitar 5 kilometer serta pembenahan jaringan drainase di kawasan seluas kurang lebih 275 hektare.
Di bidang konektivitas, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan terhadap pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kuta Selatan yang telah memasuki tahap groundbreaking. Dukungan juga diberikan terhadap rencana pembangunan ring road, Tunnel 24 di kawasan Gatot Subroto Barat–Canggu, serta pengembangan moda trem yang menghubungkan kawasan airport–Kuta–Canggu.
Menurut Fraksi Gerindra, pengembangan infrastruktur tersebut harus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang mampu mengurai kemacetan sekaligus memperkuat daya saing Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
Sementara itu, kawasan Kuta dan kawasan SAMIGITA (Seminyak, Legian, Kuta) juga diminta kembali menjadi salah satu ikon utama pariwisata Bali. Fraksi Gerindra mendorong penataan kembali infrastruktur, keamanan, pelayanan publik dan lingkungan di kawasan tersebut secara terpadu.
“Kawasan Kuta harus dikembalikan kejayaannya dengan membangun dan menata ulang infrastruktur, keamanan, pelayanan dan lingkungan menuju world class infrastructure,” tegas Puspa Negara.
Pada sektor keamanan, Fraksi Gerindra meminta Bupati Badung meningkatkan koordinasi dengan Polda Bali, Polres Badung, serta Polresta Denpasar. Penguatan operasi keamanan dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan, khususnya di kawasan destinasi pariwisata Kuta dan wilayah Badung.
Fraksi Gerindra juga mendorong adanya dukungan anggaran operasional bagi Polres Badung dan Polresta Denpasar untuk memperkuat sistem keamanan di kawasan pariwisata.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembangunan Badung ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur, lingkungan, mitigasi bencana, transportasi, pelayanan publik dan keamanan, sehingga pertumbuhan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
@Krg.
