Persindonesia.Com,Klungkung – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2027 sebagai bentuk transparansi dan saluran partisipasi publik dalam menentukan kebijakan daerah.
Forum yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini berlangsung di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, pada hari Kamis 5 Februari 2026.
Baca Juga : Kabupaten Klungkung Gelar Bulan Bahasa Bali ke VIII Bertema Atma Kerthi-Udiaba Purnanig Jiwa
Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakan oleh Wabup Tjok Surya menyampaikan bahwa di Tahun 2026 ini, untuk pertama kali dalam sejarah, akan dilaksanakan pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari Rp 200 Milyar khusus di Nusa Penida. Kebijakan ini diambil dalam rangka mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar di Nusa Penida dan berdampak pada keberlanjutan pariwisata, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD.
Hal ini penting ditengah kebijakan Pusat mengurangi alokasi anggaran dan kebijakan pengangkatan PPPK yang menekan celah fiskal daerah dalam menganggarkan kegiatan pembangunan.
“Perkembangan pariwisata Klungkung yang masif khususnya di Nusa Penida terbukti telah memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian Klungkung tetapi masih rentan dan perlu dijaga keberlanjutannya dengan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai, khususnya jalan utama menuju destinasi serta penyediaan layanan pengelolaan sampah yang memadai dan tuntas”, ujarnya.
Baca Juga : Rakor P4GN 2026, Gubernur Bali Wayan Koster: Penanganan Narkoba harus Serius dan Terpadu
Sementara itu Kepala Bappeda Klungkung, Ketut Arie Gunawan melaporkan peserta Forum Konsultasi Publik kurang sekitar 100 orang yang terdiri dari unsur DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, seluruh OPD, Kelompok Ahli Pembangunan, Tokoh masyarakat, LSM, Organisasi masyarakat, dan instansi vertikal yang terkait.
“Tujuan pelaksanaan Forum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja”, terangnya. (*)
