Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026
JAKARTA, Persindonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada Semester II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh target strategis kementerian dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran pimpinan pusat serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia secara daring.
Dalam arahannya, Dalu Agung Darmawan meminta seluruh satuan kerja segera menyusun langkah percepatan sebelum akhir Juli agar target kinerja nasional sebesar 98 persen dapat direalisasikan. Ia menekankan pentingnya setiap Kepala Kanwil dan Kepala Kantah memahami prioritas program di wilayah masing-masing serta memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi, berjalan secara efektif dan berorientasi pada hasil. “SAKIP menjadi pedoman agar seluruh program yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan dampak yang terukur. Evaluasi tidak hanya melihat angka capaian, tetapi juga kualitas pelaksanaan serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat,” jelas Dalu Agung Darmawan.
Sementara itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa pengawasan pada Semester II akan difokuskan pada sejumlah program strategis nasional yang memiliki nilai anggaran besar dan dampak langsung bagi masyarakat. Di antaranya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Ia mengingatkan bahwa kedua program tersebut harus diawasi secara intensif agar menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Menurutnya, evaluasi rutin menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kendala sejak dini sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.
“Program strategis harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dengan begitu, setiap hambatan bisa segera diselesaikan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut turut disampaikan paparan mengenai strategi pencapaian target Semester II Tahun 2026 oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir. Seluruh jajaran ATR/BPN diharapkan mampu menjaga sinergi dan memperkuat pengendalian program sehingga target kinerja nasional pada tahun 2026 dapat diwujudkan secara maksimal.
Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupatan Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
