JAKARTA persindonesia.com – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan media, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung bersama perwakilan dari 22 media online melaksanakan kunjungan kerja dan studi banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si., didampingi oleh JF. Pranata Humas, Ida Bagus Putra Mas Siangan, S.Ag. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, di Ruang Protokol DPRD DKI Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan menggali informasi dan strategi yang telah diterapkan DPRD DKI dalam menjalin kemitraan profesional dengan media, sekaligus mempelajari sistem pelayanan publik berbasis teknologi yang telah terintegrasi dengan baik.
“Salah satu hal menarik adalah sistem registrasi kunjungan yang serba digital dan efisien. Ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan di Sekretariat DPRD Badung,” ujar Thomas.
Selain sistem informasi, peserta studi banding juga mendapat masukan terkait kebijakan transportasi ASN di Jakarta, di mana setiap Rabu, seluruh aparatur negara dianjurkan untuk menggunakan transportasi publik. Menurut Thomas, kebijakan serupa sangat mungkin diterapkan di lingkungan Pusat Pemerintahan Badung demi mengurangi kepadatan kendaraan.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung, Nyoman Sarmawa, menekankan pentingnya kunjungan ini untuk memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan media.
“DPRD Badung telah menjalin kemitraan dengan 22 media online. Dengan melihat pola kerjasama di DKI Jakarta, kami mendapatkan referensi baru dalam penguatan peran media sebagai mitra strategis pemerintah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bun Joi Phiau menjelaskan bahwa DPRD DKI Jakarta bekerja sama dengan lebih dari 70 media, yang tidak hanya memiliki badan hukum resmi tetapi juga ruang kerja tersendiri di lingkungan DPRD.
“Kemitraan ini bukan hanya formalitas. Kehadiran media penting untuk kontrol publik dan transparansi. Karena itu kami fasilitasi ruang dan akses bagi mereka,” kata Joi Phiau.
Ia juga menyinggung pentingnya efisiensi anggaran, namun menegaskan bahwa APBD DKI yang besar memungkinkan efisiensi dilakukan tanpa mengganggu program prioritas, seperti penanganan banjir, penataan kabel udara, dan persiapan Jakarta sebagai kota global pasca-pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Kegiatan studi banding ini diakhiri dengan diskusi interaktif yang membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut antara kedua daerah dalam hal tata kelola informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat.
@krg
