Jakarta Persindonesia.com โ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi menyerahkan 3.922 sertipikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, Jumat (13/02/2026). Penyerahan yang berlangsung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari ini menjadi bagian dari upaya strategis penyelamatan aset negara bernilai sekitar Rp102 triliun.
Dalam sambutannya, Nusron Wahid menekankan bahwa sertipikasi aset pemerintah daerah merupakan langkah krusial untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik negara. Menurutnya, legalitas yang jelas akan mencegah potensi sengketa dan penyalahgunaan aset di masa mendatang. โDengan sertipikat ini, aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga terlindungi dari berbagai potensi permasalahan,โ ujarnya.
Total luas tanah yang tercakup dalam sertipikat tersebut mencapai 563,9 hektare. Aset yang disertipikatkan meliputi 2.837 ruas jalan, ratusan gedung fasilitas umum seperti balai warga dan sarana olahraga, 154 sarana pendidikan, 123 taman, 39 kantor kelurahan dan kecamatan, hingga 17 eks rumah dinas.
Gubernur Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat proses sertipikasi. Ia menilai, langkah ini akan memperkuat tata kelola aset daerah dan mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang transparan dan tertib administrasi. โLegalitas ini penting agar setiap aset dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,โ kata Pramono.
Selain penyerahan sertipikat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerima penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian penyertipikatan hak pakai terbanyak di tingkat pemerintah provinsi.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melanjutkan kerja sama, termasuk dalam rencana sertipikasi tanah wakaf yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Ramadan mendatang.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
