Uba Soroti Sekolah di Batam Menahan Ijazah Siswa Karena SPP

Persindonesia.com Batam – Anggota DPRD Kepri, Uba Inga Sigalingging salah seorang anggota dewan yang rajin menggelar diskusi, reses hingga bincang-bincang menggali dan mencari tahu keluhan-keluhan serta persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Baru-baru ini, Uba berkeliling Batam menggelar Reses yang memang menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat yang dipilih dari Dapil IV Batuampar, Bengkong, Lubukbaja, Batam Kota (Batam). Dari reses itu, Sekretaris Partai Hanura Kepri ini, mengantongi banyak keluhan masyarakat.

SE Nomor 15 Tahun 2021, Tatanan PPKM Yang Lebih Longgar

Banyak sekali aduan atau keluhan dari warga, semuanya bersifat mendasar dan memang harus ditangani oleh pemerintah secepatnya,” ungkap Uba.

Uba Ingan Sigalingging (tengah kemeja putih) Didampingi Sekwan DPRD Kepri Martin (kemeja hijau) dan tokoh masyarakat.

Kasus Pemukulan Di Sidatapa Sepakat Damai

Masalah yang paling mendasar lanjut mantan anggota DPRD Batam itu, ada pada persoalan lahan yang dihadapi oleh masyarakat Bengkong Laut, Bengkong Tanjungbuntung dan sejumlah daerah lainnya masih di wilayah Bengkong.

“Lahan itu awalnya hutan lindung, tapi kini sudah diputuhkan, namun warga yang sudah tinggal di situ puluhan tahun belum bisa mengajukan hak atas lahan yang ditempati mereka, ini yang membuat kita miris, padahal mereka bersedia mengikuti prosedur yang ditetapi oleh pemerintah,” sebutnya.

Forkopimda Jatim Dampingi Presiden Resmikan Bendungan Bendo Ponorogo 

Dari masalah lahan yang tidak jelas, Uba mengatakan, persoalannya berentet pada penyambungan listrik dan air bersih. Karena status lahannya masih belum jelas, akhirnya mereka tak bisa nyambung listrik secara langsung, begitu juga dengan penyambungan air bersih, inikan sudah gawat, hak dasar masyarakat terabaikan,” kata Uba dengan suara lantang.

Uba Ingan Sigalingging (tengah pegang mik) bersama tokoh masyarakat meminta agar pemerintah dalam hal ini Pemko Bata dan BP Batam untuk cepat tanggap dan langsung menyelesaikan masalah ini, karena ini meyangkut kebutuhan primer, kebutuhan mendasar, hak hidup orang warga negara Indonesia.

Wagub Cok Ace Sebut Pemprov Bali Tetap Kebut Program Vaksinasi

“Jangan dikesampinkan, ini hak mutlak masyarakat, pemerintah harus turun tangan menyelesaikan ini,” katanya.

Masalah yang juga sedang banyak dialami oleh warga menurut Uba adalah masalah jaminan kesehatan. Banyak kepala keluarga yang terkena PHK akibat pendemi covid 19, mereka tak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. “Akhirnya mereka tak dapat pelayanan berobat secara gratis,” ungkapnya.

Cabuli Anak Tirinya yang Masih Dibawah Umur, Pelaku Ditangkap Unit Reskrim Polsek Tambang

Uba Ingan (tengah baju putih) bersama perangkat RT dan RW Taman Raya Tahap IV. Padahal menurut Uba,  kepada para keluarga yang tidak mampu.

“Tapi masalahnya, masih banyak warga yang tak mampu belum mendapat fasilitas Jamkesda ini. Dinas Kesehatan Kepri harus lebih proaktif, perbaiki data penerima, sekarang banyak kepala keluarga yang tak mampu akibat diPHK, itu harus juag dicatat dan didata sebagai [enerima fasilitas Jamkesda,” katanya.

Bupati Jember Berikan Semangat Kepada Para Atlit Yang Akan Berlaga Pada Porprov Jatim 2022

Justru yang paling memiriskan lanjut Uba, masalah ijazah anak yang ditahan oleh pihak sekolah, lantaran orang tuanya tak mampu membayar SPP. Uba Ingan Sigalingging (tengah) bersama tokoh masyarakat saat menggelar reses.

“Ini sungguh terlalu kalau menurut saya, masih ada sekolah yang menahan ijazah anak didiknya karena tak mampu bayar SPP, seharusnya ini tak terjadi, seharusnya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial harus lebih jeli dan lebih perhatian, bantulah anak-anak tak mampu itu, jangan sampai mereka dizalimi seperti itu,” di himbau Uba.

Dua Preman Pelaku Pemerasan, Berhasil Diringkus Tim Wampu Squad

Di beberpa tempat, warga juga meminta agar pemerintah lebih memperhatikan jalan, drainase dan penataan lingkungan. “Banyak yang menyampaikan jalan dan drainase mereka sudah rusak dan butuh perbaikan, begitu juga penataan atas lingkunagn mereka, ini menjadi PR pemerintah dan kami sebagai wakil rakyat untuk mencarikan solusinya,” tutup anggota dewan yang vokal itu. (Jefri Batam).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *